Legislator: Negara Perlu Hadir Guna Tekan Biaya Haji

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta peran lebih kehadiran negara untuk menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik. Ia menilai pengguna haji kategori tersebut mayoritas bukan berasal dari kalangan atas.

“Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” ujar Wachid, di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M, dikutip Langit7.id, Jumat (27/1/2023).

Wachid sempat membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia.

Baca juga: AMPHURI Minta Polemik Kenaikan Biaya Haji Segera Diputuskan

"Tadi malam saya mendapatkan masukan, haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” ungkapnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah II ini juga menyarankan agar kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya. Hal tersrbut terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaran haji.

Terkait dengan anggaran dukungan layanan kesehatan bagi jemaah haji, Wachid meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan alokasi anggaran tersendiri. Ia menyoroti kualitas dan variasi obat-obatan yang disiapkan di berbagai embarkasi.

“Bagaimana kalau negara hadir, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni yang bagus yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik,” tuturnya.

Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, yakni Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, para BUMN harus bisa melakukannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Baca juga: Citra Positif Jamaah Haji Indonesia Bisa Jadi Jalur Diplomasi

“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura ini artinya negara hadir,” ucap Wachid.

Diketahui, usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 mencapai Rp98.893.909. Kementerian Agama RI mengusulkan kenaikan biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah menjadi Rp69,20 juta jauh lebih tinggi dari BPIH 2022 sebesar Rp39.88 juta. Sedangkan sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.