Menkes Minta WHO Cabut Status Pandemi, Legislator Ingatkan Varian Kraken

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi meminta agar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadiki mengkaji kembali upaya melobi orgnisasi kesehatan dunia (WHO) untuk mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, Indonesia belum sepenuhnya aman dari Covid-19 lantaran adanya varian kraken (Omicron XBB.1).

"Harus benar-benar diperhatikan dulu bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia. Karena masih ada varian kraken tetap harus diwaspadai. Fakta sudah membuktikan kraken memicu lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok dan Amerika Serikat hingga belasan ribu infeksi dengan seratusan orang meninggal," kata Nurhadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, fakta di lapangan masih banyak warga menganggap Covid-19 di Indonesia sudah tidak ada. Terlebih, pemerintah memutuskan untuk mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga: Jokowi Ungkap Empat Langkah Sukses Indonesia Tangani Pandemi

Nurhadi mengaku tak yakin WHO bisa mengubah status pandemi Covid-19 yang sifatnya global hanya untuk satu negara, seperti Indonesia. Menurutnya, hal tersebut perlu dipikirkan matang-matang oleh Menkes Budi.

"Selanjutnya, bila WHO menyetujui akhirnya mencabut status pandemi Covid 19, saya berharap pemerintah tidak langsung lepas tangan atau mengubah pengobatan dan pencegahan Covid-19 secara mandiri atau menjadi beban masyarakat sepenuhnya. Jadi, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan untuk memberi subsidi bagi pasien Covid-19 sampai pandemi benar-benar dinyatakan berakhir atau hilang," ujarnya.

Meski demikian, Nurhadi menyampaikan bahwa masyarakat tetap tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan. Program vaksinasi Covid-19 harus terus dilanjutkan agar terjadi kekebalan massal (herd immunity)

"Jika memang pandemi Covid-19 di dalam negeri sudah terkendali dan secara makro potensi penularannya bisa dipantau dan dicegah, yang dilakukan menkes untuk melobi WHO sah-sah saja. Karena ini berkaitan erat dengan anggaran dan political will nya pemerintah," tambah legislator dari dapil jatim VII tersebut.

Baca Juga: Jokowi Beri Warning Usai Kebijakan PPKM Dicabut

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, nasib status pandemi Covid-19 merupakan kewenangan WHO. Dia menegaskan Indonesia tak memiliki hak menghentikan status pandemi sendirian karena sifatnya global.

"Saya tadi bujuknya kalau bisa tariknya 17 Agustus nanti Pak Tedros, karena hari kemerdekaan Indonesia. Belum tentu berhasil," kata Menkes Budi.

"Ibu Sri Mulyani melotot, 'kok lama amat, nanti uangnya kebanyakan', kalau bisa ditarik lebih cepat lebih bagus," tambahnya.

Meski status pandemi belum dicabut, Budi mengatakan pemerintah perlahan mencabut pelbagai intervensi yang selama ini diberlakukan saat masa pandemi. Semisal pencabutan kebijakan PPKM hingga tes virus corona.

"PPKM udah (dicabut), nanti tes mau kita cabut, bisa tes mandiri dibanyakin di apotek-apotek. Kemudian surveillance tadinya tiap hari kita ubah tiap minggu," tutur Menkes.

Baca Juga:

Jokowi Semedi 3 Hari sebelum Putuskan Lockdown saat Awal Pandemi

Menkes Beri Sinyal Vaksin Covid-19 Bakal Berbayar, Harga Mulai Rp74.000