LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua DPR RI,
Puan Maharani menyatakan penyediaan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Pernyataan itu disampaikan Puan saat memimpin Delegasi DPR RI dalam forum Parliamentary Hearing bertajuk 'Water for people and the planet: Stop the waste, change the game, invest in the future' di Markas Besar PBB di New York.
"Akses terhadap
air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit," kata Puan dikutip dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
Secara global, lanjut Puan, pembiayaan terkait pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk memastikan masyarakat dapat mengakses air bersih dan sanitasi masih jauh dari harapan. Dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari empat triliun dolar Amerika Serikat.
Baca Juga: BMKG: Krisis Air Jadi Ancaman Negara Maju dan BerkembangAtas hal tersebut, Puan menyerukan kerja sama global untuk mempercepat pencapaian SDGs bidang air bersih dan sanitasi. Melalui transfer teknologi, dukungan investasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola sangat krusial terutama bagi negara-negara berkembang.
"Di Indonesia, penyediaan layanan air bersih merupakan tanggungjawab negara yang mandatnya sekaligus untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan, dan aksesibilitas. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa investasi dan kontribusi sektor swasta sangat penting," ujar Puan.
Kendati demikian, Puan mengungkapkan bahwasanya untuk menyediakan layanan air bersih yang komprehensif, anggaran negara hanya mampu meliputi sekitar 30 persen dari kebutuhan finansial. Oleh karena itu, Puan membuka peluang investasi dan keterlibatan sektor swasta serta memberikan prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun fasilitas air.
"Kami juga terbuka bagi swasta untuk berinvestasi pada fasilitas air dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen. Di luar pembiayaan, kami juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel," tambah Puan.
Baca Juga:
Belajar Kelola Air Bersih, Pemprov DKI Bakal Studi Banding ke Amerika Tengah
Maruf Amin Dukung Peran BUMN di IWF untuk Tingkatkan Akses Air Bersih(gar)