KPU Ajukan Banding Atas Putusan PN Jakarta Pusat Minta Tunda Pemilu

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memastikan menempuh upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagai ekspresi tidak setuju penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"KPU kan sebagai tergugat ya, kalau KPU tidak banding kan sama dengan menyetujui putusan tersebut. Maka sebagai ekspresi bahwa KPU tidak setuju dengan substansi putusan tersebut ya mekanisme hukumnya KPU harus melakukan upaya hukum banding," kata Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/3/2023).

Hasyim menyebutkan, upaya banding terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan ditempuh KPU RI dalam waktu dekat. Menurutnya, pihak yang menuding KPU RI tidak serius dan cenderung meremehkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di PN Jakpus harus membaca kembali serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh KPU.

Baca Juga: Pakar Hukum: Putusan Penundaan Pemilu Berpotensi Langgar Konstitusi

Hasyim menegaskan bahwa KPU RI selalu melakukan pembelaan secara serius saat bertubi-tubi digugat oleh partai politik ke Bawaslu RI, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan ke Pengadilan Negeri.

"Kalau KPU dituduh tidak sungguh-sungguh saya berharap teman-teman yang mau melaporkan baca dulu keputusannya, apa pembelaan KPU, apa eksepsi KPU. Tidak pernah KPU main-main, KPU mesti sungguh-sungguh," kata Hasyim.

Sebelumnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengadukan tujuh unsur pimpinan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melanggar etik akibat kekalahan melawan Partai Prima.S elain dianggap meremehkan, KPU dituding tidak mempersiapkan perlawanan saat sidang gugatan perdata di PN Jakarta Pusat.

Baca Juga: Respons Putusan PN Jakpus, Jokowi: Pemerintah Dukung KPU Ajukan Banding

PN Jakarta Pusat memenangkan Partai Prima atas gugatan perdata mereka terhadap KPU, Kamis (2/3/2022). Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024.