Komisi X DPR RI Kritisi Tingkat Literasi Indonesia Selalu Rendah

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi di Indonesia selalu menjadi sorotan karena dalam berbagai survei kerap berada di urutan bawah. Akan tetapi, perlu ada telaah terkait latar belakang angka-angka yang dianggap rendah itu.

“Tentunya kita harus lebih memahami data-data dan fakta-fakta realita dari pengukuran indeks literasi masyarakat itu dan kemudian juga tingkat kegemaran membaca,” kata Hetifah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Hetifah mengingatkan agar tidak salah kaprah dengan survei indeks literasi tersebut. Sebab, seolah-olah mayoritas masyarakat Indonesia tidak gemar membaca. Padahal, bisa saja mereka memiliki motivasi, tetapi ada hal lain yang membuat motivasi itu tidak terealisasi.

Baca Juga: Ketum FOZ Sebut Literatur Minim Jadi Tantangan Gerakan Zakat

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi di suatu daerah adalah anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan literasi, termasuk perpustakaan. Akan tetapi, tidak semua daerah memiliki anggaran yang memadai.

“Tidak semua kepala daerah ataupun dari APBD yang misalnya dimanifestasikan dari anggaran yang dialokasikan itu cukup memadai gitu untuk pengembangan literasi, misalnya untuk perpustakaannya,” ujar Hetifah.

Menurut dia, banyak aspek yang mempengaruhi supaya pembangunan literasi dan kegemaran membaca bisa terwujud. Salah satunya mengenai sumber daya manusia. Hal itu menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas literasi dari suatu daerah.

Baca Juga: Kisah Pegiat Literasi Bantu PSK Keluar Haluan dan Jadi Pengusaha Sembako

“Misalnya soal jumlah pustakawan, juga jumlah perpustakaan sudah tersertifikasi. Kalau ternyata terlalu sedikit, ternyata asesornya juga sedikit, sehingga prosesnya itu sendiri berjalan lambat,” ujar Hetifah.

Dia tidak ingin hanya masyarakat disalahkan karena tak gemar membaca tanpa mengupas latar belakang masalah yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah maupun DPR RI harus menentukan langkah yang tepat, termasuk kebijakan dan fasilitasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan indeks literasi.

“Kita ingin data-data yang ada itu kita beda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih persis. Mengapa mereka jadi tidak gemar membaca? Jadi kita dalami dan apa yang bisa kita lakukan ke depan, kebijakan-kebijakan apa, bentuk fasilitasi seperti apa itu yang sebetulnya diharapkan,” tuturnya.