Kejar Ketertinggalan, Pendidikan Harus Diakselerasi Secara Progresif

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah mengakselerasi dunia pendidikan di Indonesia agar tidak selalu ketinggalan dari bangsa lain. Ini karena dunia ke depan yang maju dan berkembang ditentukan oleh riset, opini umum, maupun visi-misi verbalistik.

“Perguruan tinggi harus menjadi pelopor dalam pengembangan riset, bahwa pendidikan itu koheren dengan perkembangan dan kemajuan bangsa,” ujar Haedar dalam acara Ground Breaking Pembangunan Kampus I Unit B Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dikutip Jumat (19/5/2023).

Jika Indonesia tidak memacu Pendidikan secara akseleratif, tentu bangsa Indonesia akan senantiasa ketinggalan dari bangsa lain. Kenyataan tersebut menjadi salah satu alasan Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari sekolah sampai perguruan tingi.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa memberi kontribusi terbesar Muhammadiyah untuk terus-menerus untuk kemajuan dan usaha mencerdaskan bangsa,” ujar Haedar.

Selain itu, Haedar meminta pemerintah tidak fragmentatif atau memisah-misahkan dalam membuat kebijakan dunia pendidikan. Kebijakan fragmentatif dalam konteks ini adalah kebijakan yang membedakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.

Berkaca pada sejarah sebelum Indonesia merdeka, lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola secara swasta telah berkiprah mencerdaskan anak-anak bangsa. Haedar mencontohkan Muhammadiyah yang telah memulai pendidikan sejak 1912, bahkan KH Ahmad Dahlan sudah memulai sebelum tahun itu.

“Maka desain kebijakan negara di bidang Pendidikan mestinya tidak bersifat fragmentasi, memisah-memisahkan atau terutama membelah antara negeri dan swasta,” ujar Haedar.

Baca juga:Berbakti ke Orang Tua, Rahasia Gus Baha Bisa Jadi Ulama Cerdas

Haedar juga menyarankan pemerintah agar melakukan perubahan regulasi tentang dunia pendidikan yang lebih integratif dan holistik, tidak membelah antara sekolah negeri dan swasta.

Terkait dengan anggaran, Haedar meminta pemerintah tidak perlu takut negara akan merugi. Sebab, anggaran yang disalurkan ke sekolah-sekolah swasta akan kembali kepada putri-putri bangsa, dan mereka akan membangun Indonesia. Itu lebih efektif, karena saat ini anggaran kebobolan korupsi dan inefisiensi.

“lebih-lebih di konstruksi negara demokrasi, di mana pajak itukan dari warga negara dan warga Muhammadiyah termasuk penyumbang pajak juga. Jadi, kalau negara itu ikut APBN untuk swasta, dengan porsi yang diatur sedemikian rupa, secara demokratis itu mengembalikan anggaran untuk rakyat,” tutur Haedar.