Hamas Meragukan Kesungguhan Rencana Gencatan Senjata Biden untuk Gaza

LANGIT7.ID-, Gaza- - Seorang pejabat senior Hamas pada Kamis menyatakan bahwa rencana gencatan senjata Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden adalah "hanya kata-kata" dan kelompok militan Palestina tersebut belum menerima komitmen tertulis terkait gencatan senjata.

Biden minggu lalu mengajukan apa yang dilabelinya sebagai rencana tiga fase Israel yang akan mengakhiri konflik, membebaskan semua sandera, dan mengarah pada rekonstruksi wilayah Palestina yang hancur tanpa Hamas berkuasa.

Namun Osama Hamdan, pejabat Hamas yang berbasis di Beirut, mengatakan kepada AFP: "Tidak ada proposal -- mereka hanya kata-kata yang diucapkan Biden dalam pidatonya."

"Sejauh ini, Amerika belum menyajikan apa pun yang terdokumentasi atau tertulis yang mengikat mereka pada apa yang dikatakan Biden dalam pidatonya," katanya dari ibu kota Libanon itu.

Hamdan mengatakan Biden "mencoba menutupi penolakan Israel" atas kesepakatan lain yang ditawarkan lebih awal pada Mei, yang telah disetujui Hamas.

Dia mengatakan Hamas bersedia menerima kesepakatan apa pun yang memenuhi tuntutan utama gerakan mereka, yaitu gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan total pasukan Israel dari wilayah itu.

Baca Juga: Biden bersama 16 Pemimpin Dunia Desak Hamas dan Israel Menerima Kesepakatan Gencatan Senjata

Segera setelah Biden mengungkapkan rencananya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan peta jalan itu hanya "sebagian".

Amerika Serikat, bersama dengan Qatar dan Mesir, telah terlibat dalam negosiasi selama berbulan-bulan atas rincian gencatan senjata di Gaza.

Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober, yang mengakibatkan 1.194 orang tewas, kebanyakan warga sipil, menurut perhitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Militan juga menyandera 251 orang, 120 di antaranya masih di Gaza, termasuk 41 orang yang menurut tentara telah tewas.

Invasi militer Israel di Gaza sejak itu telah menewaskan setidaknya 36.654 orang, juga kebanyakan warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut.