LANGIT7.ID-Jakarta; Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr.Abdul Mu'ti mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora tentang persyaratan perubahan syarat calon pilkada yang tidak lagi harus 25 persen perolehan suara pemilu maupun 20 persen perolehan kursi di DPRD.
"Salut dan apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berani mengambil keputusan tegas terkait pemilukada dan persyaratan calon kepala daerah," ujar Prof Mu'ti dalam penjelasannya kepada langit7.id, Selasa (20/8/2024).
Menurut Prof Mu'ti, keputusan MK ini jelas akan membawa perubahan mendasar dan arah baru kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Keputusan MK itu, lanjutnya, diharapkan dapat mengakhiri tirani dan dominasi partai politik besar dalam menentukan kepemimpinan baik di daerah maupun di pusat.
Guru besar UIN Jakarta ini menjelaskan, keputusan MK bersifat final and binding sehingga semua pihak, pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat terikat dengan keputusan tersebut.
"Kami berharap partai politik dapat mengambil langkah-langkah politik, khususnya terkait pilkada, agar lebih berani mengambil langkah yang memenuhi aspirasi masyarakat untuk kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan membuka kesempatan bagi masyarakat memilih pemimpin yang sesuai aspirasinya," ujarnya.
Dengan keputusan MK tentang perubahan persyaratan calon pilkada, membuat peluang Anis Baswedan masih bisa maju menjadi cagub DKI ketika PDIP yang menjadi satu satunya partai yang ditinggalkan sendirian oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) akhirnya memajukan Anis berpasangan dengan kader PDIP untuk maju melawan Cagub Ridwan Kamil-Suswono yang diusung KIM.
Informasi terbaru ada peluang Anis akan dipasangkan PDIP dengan Basuki Tjahya Purnama atau Ahok untuk perang melawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono(Rawon) (saf)
(lam)