Gempar! PBB Bahas Ultimatum 12 Bulan untuk Israel Tinggalkan Palestina

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Sidang Umum PBB akan membahas tuntutan penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina dalam waktu 12 bulan. Teks resolusi yang mendapat kritik keras dari Israel ini didasarkan pada pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel sejak 1967 "melanggar hukum".

"Israel berkewajiban untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Palestina yang Diduduki secepat mungkin," demikian isi pendapat yang diminta oleh Sidang Umum PBB. Menanggapi hal ini, negara-negara Arab telah meminta sesi khusus Sidang Umum, hanya beberapa hari sebelum puluhan kepala negara dan pemerintahan turun ke markas besar PBB bulan ini untuk membahas pembukaan sesi Sidang Umum tahun ini.

"Idenya adalah menggunakan tekanan masyarakat internasional di Sidang Umum dan tekanan dari putusan bersejarah ICJ untuk memaksa Israel mengubah perilakunya," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, yang mengakui bahwa rancangan resolusi tersebut telah "mengejutkan banyak negara".

Rancangan resolusi yang akan diputuskan "menuntut agar Israel mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Palestina yang Diduduki tanpa penundaan," dan hal ini dilakukan "tidak lebih dari 12 bulan sejak adopsi." Rancangan teks pertama hanya memberi waktu enam bulan.

Rancangan resolusi juga "menuntut" penarikan pasukan Israel dari wilayah Palestina, penghentian pemukiman baru, pengembalian tanah dan properti yang disita, serta kemungkinan kembalinya warga Palestina yang terlantar. Namun, paragraf yang menyerukan negara-negara anggota untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel hilang dari rancangan teks selama negosiasi.

"Saya berharap kita akan mendapatkan dukungan yang besar," kata Mansour, menekankan "besarnya simpati dan solidaritas" terhadap Palestina. Sementara Dewan Keamanan sebagian besar lumpuh dalam masalah Gaza - dengan Amerika Serikat berulang kali memveto kecaman terhadap sekutunya Israel - Sidang Umum telah mengadopsi beberapa teks untuk mendukung warga sipil Palestina di tengah perang saat ini.

Pada Mei lalu, Sidang Umum dengan suara bulat mendukung resolusi yang sebagian besar simbolis tentang keanggotaan penuh Palestina di PBB, mendapatkan 143 suara setuju, sembilan menentang, dan 25 abstain. Sebelumnya, upaya ini telah diveto oleh Washington di Dewan Keamanan.

Meskipun resolusi Sidang Umum tidak mengikat, Israel telah mengecam teks baru tersebut sebagai "memalukan". Adopsi resolusi akan menjadi "hadiah bagi terorisme dan pesan kepada dunia bahwa pembantaian brutal terhadap anak-anak, pemerkosaan perempuan, dan penculikan warga sipil yang tidak bersalah adalah taktik yang bermanfaat," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

Serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel mengakibatkan kematian 1.205 orang, sebagian besar warga sipil, menurut perhitungan media berdasarkan angka resmi Israel. Militan juga menyandera 251 orang, 97 di antaranya masih ditahan di Gaza, termasuk 33 yang dinyatakan tewas oleh militer Israel.

Serangan Israel telah menewaskan setidaknya 41.226 orang di Gaza, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut, yang tidak memberikan rincian kematian warga sipil dan militan. Kantor hak asasi manusia PBB menyatakan sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.