Bantu Dunia Usaha Terdampak, Pemerintah Beri Kemudahan Ekspor di Pekan INSW 2021

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberikan dukungan bagi dunia usaha dan industri terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor.

Pemerintah melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga, memberikan asistensi dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor.

Sekretaris Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan, Muhamad Lukman yang mengatakan, pihaknya tengah berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Dengan berbagai program peningkatan UKM ekspor oleh berbagai K/L yang ada di Indonesia, telah terlihat bahwa Pemerintah hadir mendukung UKM,” ujar Lukman, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/09).

Baca juga: Kurangi Pengangguran, Berdayakan Emak-emak dari Nilai Tambah Produk Olahan Lele

Kolaborasi tersebut dilakukan dalam satu agenda Coaching Clinic Peningkatan UKM Ekspor pada Selasa, 14 September 2021. Kegiatan yang dilakukan secara virtual ini merupakan rangkaian Pekan Indonesia National Single Window (INSW) 2021 dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha, agar bisa melakukan ekspor dan berjaya di pasar global.

Coaching Clinic kolaboratif ini juga disambut antusias oleh peserta yang merupakan bagian dari pelaku UMKM. Apalagi, di masa pandemi Covid-19, UKM ditantang untuk menyesuaikan diri dan dipaksa agar bisa beralih dengan menggunakan pasar digital.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, sebanyak 15,3 juta UMKM masuk ke dunia digital pada periode Januari 2020 hingga Juli 2021. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya intervensi dalam adaptasi dan pemulihan ekonomi dari hulu hingga hilir.

Selain pemberian asistensi, fasilitas fiskal melalui insentif pajak dan kepabeanan, program peningkatan daya saing, pengembangan pasar, pembiayaan ekspor, serta penyediaan akses dan sistem informasi UKM ekspor menjadi upaya pemerintah mendukung UMKM.

Baca juga: PLN Gelontorkan Rp 313 Miliar untuk Dukung Penyelenggaraan PON XX Papua

Sebelumnya, pada pembukaan Pekan INSW 2021, pada Senin, (13/9) lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola, memperbaiki sistem agar semakin terintegrasi, dan menciptakan suatu sinergi kolaborasi yang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat.

Selain itu, juga mendorong dunia usaha agar tidak harus melakukan berbagai macam prosedur yang berulang-ulang namun tidak memiliki nilai tambah.

“Kebutuhan industri dan kebutuhan untuk terus membangun competitiveness inilah yang terus mendorong upaya bagi kita semua untuk menciptakan INSW," tegasnya.

Sebagai informasi, INSW sendiri merupakan suatu sistem terintegrasi secara nasional yang memungkinkan pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan regulasi dari berbagai Kementerian/Lembaga. Bahkan, hal ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat menciptakan proses yang mudah, efisien dan tidak membebani.

Layanan National Single Window (NSW) juga merupakan amanat dari berbagai negara di kawasan ASEAN. Kesepakatan itu terjalin dalam Bali Concord II Tahun 2003 yang menghasilkan agar negara anggota dapat membentuk ASEAN Economic Community dengan mengimplementasikan National Single Window di masing-masing negara.

Dengan adanya NSW itu, diharapkan akan terbentuk integrasi perdagangan intra-ASEAN yang semakin lancar dan integrasi sistem NSW bisa bermanfaat bagi seluruh anggota ASEAN. Sementara NSW di Indonesia bernama Indonesia National Single Window (INSW), dan secara nasional mulai diluncurkan pada 29 Januari 2009.

Menurut Sri Mulyani, INSW memiliki peran yang sangat penting karena Indonesia merupakan negara ASEAN dengan ekonomi terbesar. INSW diharapkan menjawab tantangan untuk terintegrasinya data-data nasional.

Sehingga hal itu dapat memungkinkan pemerintah membuat keputusan berdasarkan data yang makin aktual, tepat waktu, dan tentu menghasilkan kebijakan yang makin berkualitas konsisten serta dapat dipercaya oleh masyarakat.