Somalia Bawa Isu Kemanusiaan Gaza dalam Debut di DK PBB

LANGIT7.ID-Jakarta; Somalia menyuarakan keprihatinan mendalam tentang krisis kemanusiaan di Gaza saat menghadiri sidang perdana Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sebagai Anggota Tidak Tetap, Jumat (5/1/2024). Mereka secara tegas meminta Israel menghentikan perang dan membuka akses bantuan untuk warga Palestina.

Duta Besar Somalia untuk PBB, Abukar Dahir Osman "Baale", menyampaikan pandangan negaranya dalam pertemuan yang membahas situasi di Gaza dan kawasan Timur Tengah. Pertemuan ini juga dihadiri Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk.

"Kami sangat prihatin melihat penderitaan rakyat Palestina yang sudah berlangsung lebih dari 14 bulan," ungkap Abukar dalam pidatonya. Dia menekankan bahwa Israel, sebagai pihak yang menduduki wilayah Palestina, memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin keselamatan warga sipil.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina Memanas, Sanksi Ekonomi Picu Ketegangan Baru

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang disampaikan Somalia menunjukkan fakta mengejutkan. Sebanyak 94 persen fasilitas kesehatan di Gaza rusak atau hancur akibat serangan Israel. Kini hanya 17 dari 36 rumah sakit yang masih bisa beroperasi.

Keadaan semakin memburuk karena warga Gaza kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat berlindung, dan obat-obatan. Blokade yang dilakukan Israel membuat bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut.

Somalia mengecam keras serangan Israel ke Rumah Sakit Kamal Atwan. Direktur rumah sakit tersebut, Dr. Hossam Abu Safiya, bahkan ditahan pasukan Israel. "Penyerangan terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan adalah bentuk pembersihan etnis dan hukuman massal terhadap warga sipil Gaza," tegas Abukar.

Konflik ini bermula saat Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera dalam serangan tersebut. Israel kemudian membalas dengan operasi militer besar-besaran yang menewaskan sekitar 46.000 warga Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak tak bersenjata.

Somalia menegaskan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan militer. Mereka mendorong gencatan senjata segera sebagai langkah awal menuju perdamaian. Somalia juga mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, menyatakan negaranya akan mewakili kepentingan Uni Afrika, Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam di DK PBB. Ini merupakan kali kedua Somalia menjadi anggota DK PBB setelah sebelumnya menjabat pada 1971-1972.

Somalia berkomitmen menggunakan posisinya di DK PBB untuk membela korban penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berjanji akan menjadi suara bagi pihak yang lemah selama masa jabatannya.