Negara-negara Arab Kutuk Rencana Pemindahan Warga Palestina ke Arab Saudi

LANGIT7.ID-Uni Emirat Arab dan Bahrain, negara-negara Teluk pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham tahun 2020, mengutuk proposal Israel untuk merelokasi warga Palestina ke Arab Saudi.

Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandaskan negaranya harus “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga, menggambarkan rencana tersebut sebagai cara untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengusulkan pendirian negara Palestina di tanah Arab Saudi yang luas dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, yang memicu kemarahan regional.

Arab Saudi dengan cepat menegaskan kembali bahwa normalisasi dengan Israel tetap “tidak dapat dinegosiasikan” dan tidak dapat dikompromikan tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka.

UEA dan Bahrain, meskipun masih berkomitmen pada Kesepakatan Abraham, telah bersekutu dengan Arab Saudi, yang memperlihatkan rapuhnya upaya normalisasi.

Kantor Menteri Luar Negeri UEA Khalifa Bin Shaheen Al Marar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menganggap kedaulatan Arab Saudi sebagai “garis merah” yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh dilanggar oleh negara manapun.

“Yang Mulia lebih lanjut menggarisbawahi penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran apa pun terhadap hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut, dan setiap upaya pemindahan, menegaskan kembali pentingnya menghentikan kegiatan pemukiman apa pun yang mengancam stabilitas regional dan merusak peluang perdamaian dan hidup berdampingan,” katanya.

“Selain itu, Yang Mulia menegaskan kembali bahwa UEA menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengakhiri praktik-praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum internasional.”

Pernyataan Bahrain menggunakan bahasa yang sama, yang menyatakan bahwa mereka menganggap pernyataan “tidak bertanggung jawab” Israel sebagai “pelanggaran mencolok terhadap aturan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

“Kementerian menekankan solidaritas penuh Kerajaan Bahrain dengan Kerajaan Arab Saudi yang bersaudara, dan dukungannya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatannya,” kata Kementerian Luar Negeri Bahrain.

“Kementerian juga menegaskan bahwa perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah bergantung pada pelestarian hak-hak rakyat Palestina, tidak menggusur mereka dari tanah mereka, dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan kedaulatan penuh, yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai dengan Israel sesuai dengan resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab.”

Mesir dan Yordania, yang merupakan sekutu lama AS yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, juga menyatakan keprihatinannya atas komentar Trump dan Netanyahu.(*)