MUI Gelar FGD Penanggulangan Hoax di Ruang Digital

LANGIT7.ID-Jakarta; Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) Pananggulangan Hoax di Ruang digital. Kegiatan yang dilaksankan di JakartaI ini diselenggarakan dengan latar belakang maraknya hoax di ruang digital yang berdampak negatif terhadap banyak sendi kehidupan. Sebagai narasumber KH. Cholil Nafis, Lc. MA, Ph. D (Ketua MUI), Ajeng Riska Rahmadhani (Komdigi), dan Islamil Fahmi (Infokom MUI). Acara dimoderatori oleh KH. Ahmad Zubaidi (Ketua Komisi Dakwah MUI).

Dalam paparannya Kyai Cholil menyoroti era sekarang ini terkait dengan infomasi. Ia menyebutnya sebagai era elektronic (electronic age), yaitu terjadinya disrupsi wahana penyampaian informasi.

Akibatnya sekarang pers berbasis cetak gulung tikar yang berakibat bertambahnya pengangguran. Pers berbasis elektronik, di satu sisi mempercepat arus informasi, namun disisi lain tidak terkendalinya informasi karena siapapun dapat menyebarkan informasi dengan cepat.

Akibat informasi yang tak terkendali inilah kata kyai Cholil menimbulkan banyak hoax yang bertebaran di ruang digital. Hoax-hoax ini menjadi konsumsi publik secara terus menerus sehingga suatu hoax menjadi sesuatu yang dilepercaya kebenarannya.

Dalam perspektif Islam, kata kyai Cholil, berbahaya dan dapat mengancam aqidah maupun mualamah seorang muslim. Untuk itu, kata kyai Cholil, "Solusinya semua lembaga harus aware tentang ini khususnya kementerian informasi dan digital (komdigi), dimana komdigi harus membuat regulasi yang dapat mengatasi terus bertebarannya hoax di ruang digital."

"Kami di majelis ulama Indonesia, juga berupaya mengendalikan hoax di ruang digital dengan berbagai upaya, di antaranya dengan mengeluarkan fatwa tentang Fiqih Media Sosial dan juga meliterasi dai-dai tentang media sosial agar memahami media sosial saat ini dan berdakwah untuk melindingi masyarakat ."

Dr. Ismail Fahmi, dari Infokom MUI, menguatkan dengan fakta-fakta bagaimana ruang digital kita dikuasai oleh hoax yang disebarkan orang dengan berbagai kepentingannya. Ismail Fahmi menegaskan hoax di ruang digital harus ditertibkan oleh lembaga berwenang, di antara Komdigi dan peran-peran lembaga keagamaan pun harus lebih intens lagi dalam menangani hoax."

Sementara itu, dari Komdigi yang diwakili ibu Ajeng Riska Rahmadhani menjelaskan bahwa Komdigi sedang merampungkan Rencana Peraturan Pemerintah Pembatasan Media Sosial dimana saat ini sudah dalam harmonisasi dengan kemenkum RI.(*)