Pemimpin Arab Bahas Rencana Gaza, Hamas Tolak Upaya Pengusiran Warga Palestina

LANGIT7.ID-Jakarta; Para pemimpin Arab berkumpul di Kairo pada Selasa untuk membahas alternatif dari rencana Presiden AS Donald Trump yang banyak dikritik. Trump sebelumnya mengusulkan untuk mengambil alih Gaza yang hancur akibat perang, sementara Hamas mendesak para pemimpin Arab untuk menggagalkan upaya pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

Pertemuan Liga Arab tentang rekonstruksi ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mendukung rencana Trump, yang disebutnya sebagai "visioner dan inovatif."

Perang di Gaza bermula dari serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Israel membalas dengan serangan militer yang menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan menyebabkan krisis kemanusiaan parah. Situasi baru mulai membaik dengan diberlakukannya gencatan senjata pada Januari lalu, meskipun kondisinya masih rapuh.

"Kami berharap peran Arab yang efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan dan menggagalkan rencana Israel untuk memindahkan warga Palestina," kata Hamas dalam pernyataannya.

Trump memicu kemarahan dunia ketika pertama kali mengusulkan agar Amerika Serikat "mengambil alih" Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah," sambil memaksa penduduk Palestina pindah ke Mesir atau Yordania.

Palestina, negara-negara Arab, dan banyak negara Eropa telah menolak proposal Trump ini karena menentang segala upaya pengusiran warga Gaza.

Belakangan Trump tampak melunak, mengatakan dia "tidak memaksa" rencana tersebut, yang menurut para ahli dapat melanggar hukum internasional.

Dalam sambutannya pada Selasa, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan rencana negaranya akan memastikan warga Gaza "tetap di tanah mereka". Dia juga menyatakan bahwa Gaza akan dikelola oleh komite teknokrat Palestina.

Rancangan Rencana Rekonstruksi

Draf rencana Mesir yang terungkap ke media menunjukkan peta jalan lima tahun dengan biaya $53 miliar – jumlah yang hampir sama dengan perkiraan PBB untuk rekonstruksi Gaza.

Rencana ini memiliki tiga tahap. Tahap pemulihan awal diperkirakan berlangsung enam bulan dengan biaya $3 miliar, akan fokus pada pembersihan ranjau yang belum meledak dan puing-puing, serta penyediaan rumah sementara.

Selanjutnya, tahap rekonstruksi awal senilai $20 miliar akan berjalan hingga 2027. Tahap ini akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur penting dan perumahan permanen.

Tahap rekonstruksi terakhir akan berlanjut hingga 2030 dengan perkiraan biaya $30 miliar. Tujuannya adalah membangun lebih banyak perumahan, infrastruktur, serta fasilitas industri dan komersial.

Rencana tersebut mengusulkan dana perwalian yang diawasi secara internasional untuk memastikan pendanaan yang efisien, berkelanjutan, transparan, dan terawasi dengan baik.

Seorang sumber Liga Arab sebelumnya memberi tahu media bahwa rencana ini "akan dipresentasikan kepada para pemimpin Arab pada pertemuan Selasa untuk mendapatkan persetujuan."

Beberapa kepala negara Arab hadir dalam pertemuan tersebut, bersama dengan menteri luar negeri dan perwakilan tingkat tinggi lainnya.

Di antara mereka adalah pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, yang berpartisipasi dalam pertemuan Arab pertamanya sejak menggulingkan Bashar al-Assad tahun lalu.

Pembicaraan di Kairo ini berlangsung saat Israel dan Hamas menghadapi jalan buntu mengenai masa depan gencatan senjata di Gaza.

Fase pertama gencatan senjata berakhir pada akhir pekan lalu, setelah enam minggu kondisi yang relatif tenang. Selama periode ini terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina dan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza.

Israel mengatakan mendukung perpanjangan fase pertama hingga pertengahan April, tapi Hamas bersikeras untuk beralih ke fase kedua yang seharusnya mengarah pada pengakhiran perang secara permanen.

Beberapa jam sebelum pertemuan dimulai pada Selasa, diplomat tertinggi Israel Gideon Saar mengatakan Israel menuntut "demiliterisasi total Gaza" dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua perjanjian gencatan senjata.

Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut, dengan mengatakan: "Senjata perlawanan adalah garis merah bagi Hamas dan semua kelompok perlawanan."

Gaza telah berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan sejak Hamas berkuasa di sana pada 2007. Para kritikus Israel sering menyebut wilayah tersebut sebagai penjara terbuka.

Dalam pidatonya di parlemen pada Senin, di mana dia memuji rencana Trump, Netanyahu mengatakan: "Sudah waktunya memberi penduduk Gaza pilihan nyata. Sudah waktunya memberi mereka kebebasan untuk pergi."

Ide mengosongkan Gaza dari penduduknya disambut baik oleh anggota sayap kanan ekstrem dari koalisi Netanyahu seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menyerukan agar Israel "menegakkan kedaulatan penuh di sana."

Saat fase pertama gencatan senjata berakhir, kantor Netanyahu mengumumkan Israel menghentikan "semua masuknya barang dan pasokan" ke Gaza. Mereka juga mengancam Hamas akan menghadapi "konsekuensi lain" jika tidak menerima perpanjangan gencatan senjata.

Langkah ini mendapat kritik dari mediator utama gencatan senjata yakni Mesir dan Qatar, serta dari pemerintah regional lainnya, PBB, dan beberapa sekutu Israel.