LANGIT7.ID, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Bunyan, Topan Mai Disyam, menilai pesantren pesantren sangat berperan menggerakkan ekonomi syariah di Indonesia. Dia mencatat tiga peran penting pesantren dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.
Pertama, Peran sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat dalam mengubah dan mengedukasi. Kedua, Peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Ketiga, Peran dalam mewujudkan laboratorium praktek riil ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi.
“Total pondok pesantren di Indonesia mencapai 30.495 dan terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 9.310 pesantren pada 2021,” kata Topan dalam Zakat Innovation Week 2021 yang digelar FOZ secara daring, Senin malam (27/9/2021).
Baca Juga: Menteri BUMN Dorong Peningkatan Kapasitas Ekonomi PesantrenDia memberikan contoh ideal untuk menggerakan ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Kiai sebagai tokoh sentral memberikan pengajaran kepada para santri melalui lembaga sekolah dan pesantren. Masyarakat turut menerima manfaat dari kiai dan ustadz/guru sebagai tempat bertanya masalah sosial dan keislaman.
“Kemandirian pesantren disokong melalui mekanisme fundraising, donor, dan unit usaha yang juga melibatkan masyarakat di sekitar pesantren terlibat di dalamnya. Pembinaan berjalan sehingga santri disiapkan sebagai the future leader agen perubahan di tengah-tengah masyarakat,” kata Topan.
Kendati begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Dia menyebut LAZ Al Bunyan pernah melakukan survei ke 21 pesantren di Jawa barat. Dalam survei itu, ternyata masih banyak ditemukan pesantren-pesantren yang belum memiliki pengelolaan kelembagaan yang ideal.
Baca Juga: Kemenag Akan Beri Pelatihan Agribisnis untuk 109 Pesantren“Sehingga krisis yang muncul merupakan fenomena gunung es yang memiliki penyebab (cause) lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan,” kata Topan.
Beberapa fakta temuan dari pesantren-pesantren yang disurvei itu, sekitar 90 persen guru di pesantren berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. 70 persen santri di pesantren mengaku tidak mendapatkan gizi seimbang. 30 persen stakeholder di pesantren mengaku kesulitan mengakses air bersih.
“100 persen stakeholder di pesantren mengeluhkan fasilitas pendidikan berkualitas dan jaringan internet penunjang memadai,” kata Topan.
Baca Juga: Wapres Dorong Pesantren Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah(jqf)