Pemerintah Rancang Strategi Cegah Klaster PTM Terbatas di Sekolah

LANGIT7.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menkes Budi mengatakan pemerintah akan berkonsentrasi melakukan dua strategi pengendalian Covid-19 yang sifatnya di sisi hulu, yaitu strategi protokol kesehatan (perubahan perilaku atau 3M) dan strategi deteksi atau surveilans atau 3T.

"Kita ingin melakukan strategi surveilans (3T atau deteksi) tadi, khusus untuk aktivitas belajar mengajar. Nanti kalau ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan sebagainya," kata Menkes seperti dikutip Selasa (28/9).

Dalam hal ini, Menkes menyampaikan bahwa strategi surveilans di satuan pendidikan dimulai secara masif sejalan dengan PTM terbatas yang harus dilakukan untuk menekan kerugian jangka panjang bagi peserta didik.

"Kita sadar bahwa kita harus melakukan dan mulai pembelajaran tatap muka ini, karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda. Makanya kita fokus sekali melakukan advanced surveillance untuk khususnya aktivitas [pembelajaran] tatap muka ini," terangnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Antisipasi Meningkatnya Kasus Covid-19 pada Anak Pasca PTM Terbatas

Pemerintah, lanjut Menkes, akan secara aktif mencari kasus dengan tujuan deteksi di satuan pendidikan dengan menggunakan metode sampling jumlah sekolah yang menggelar tatap muka di tingkat kabupaten/kota.

"Dari situ kita ambil 10% untuk sampling, kemudian kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Jadi kecamatan mana yang banyak sekolahnya otomatis dia akan lebih banyak (sampel)," jelasnya.

Menurut Menkes, sampling berdasarkan kecamatan itu dilakukan karena para epidemiolog menyampaikan bahwa penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan yang membuat wilayah epidemiologis per kecamatan harus dimonitor dengan ketat.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan tes PCR kepada 30 orang siswa dan 3 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk setiap sekolah yang rutin dilakukan minimal satu kali per bulan.

"Nanti kita akan lihat (hasilnya), sekolah-sekolah yang ada kasus positif tapi di bawah satu persen positivity rate-nya, normal saja. Kita cari kontak eratnya, yang positif Covid-19) dikarantina, yang kontak erat kita isolasi, kemudian sekolahnya tetap berjalan," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Disabilitas Jabar Capai Target, Kang Emil: Terima Kasih Pemerintah Pusat

Jika hasil pengujian menunjukkan positivity rate-nya antara 1-5%, Menkes menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan tes terhadap semua anggota rombongan belajar. Nantinya, mereka akan dikarantina, sementara PTM terbatas tetap berjalan.

"Tapi kalau yang (positivity rate) di atas 5%, kita tesnya di seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebarkan. Sekolahnya kita ubah menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari. Sambil kita rapihin, kita bersihkan, protokol kesehatannya mungkin mesti diperbaiki, direviu kembali oleh timnya Pak Nadiem dan dinas kesehatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Menkes memastikan langkah surveilans dilakukan di level yang paling kecil. Jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah yang bersangkutan akan ditutup, sedangkan sekolah dengan protokol kesehatan (prokes) yang baik akan tetap melanjutkan PTM terbatas.

"Kita memastikan bahwa surveilans itu dilakukan di level yang paling kecil, kalau ada kemungkinan itu outbreak/meledak di sana, kita kuncinya satu sekolah saja. Enggak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah yang lain, yang kebetulan prokes-nya bagus tetap bisa jalan," pungkasnya.