Inggris, Prancis dan Arab Saudi Duduk Satu Meja Bahas Rencana Juni Mengakui Negara Palestina.

LANGIT7.ID-Inggris; Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa pemerintah Inggris terlibat dalam pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi mengenai pengakuan negara Palestina, menjelang konferensi penting PBB tentang isu tersebut pada Juni mendatang.

Dalam pidatonya di hadapan komite hubungan internasional dan pertahanan House of Lords pada Rabu, Lammy menyebut bahwa kondisi rakyat Palestina yang masih tanpa kewarganegaraan sebagai hal yang "tidak dapat diterima". Ia menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya opsi.

Untuk pertama kalinya, Lammy mengakui bahwa Inggris bekerja sama dengan Prancis dan Arab Saudi menjelang konferensi PBB di New York untuk "memastikan solusi dua negara tetap ada".

Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini menyatakan bahwa Prancis, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mungkin akan mengakui Palestina dalam konferensi tersebut.

Ketika ditanya kapan pemerintah Inggris kemungkinan akan mengikuti 148 anggota PBB yang telah mengakui Palestina, Lammy menegaskan bahwa tidak ada pihak yang memiliki hak veto atas waktu pengakuan tersebut.

"Kami selalu mengatakan bahwa pengakuan bukanlah tujuan akhir, melainkan solusi dua negara. Kami lebih memilih pengakuan sebagai bagian dari proses menuju dua negara, sehingga kami akan terus berdiskusi dengan mitra-mitra terkait," ujarnya.

"Presiden Macron telah banyak berbicara tentang hal ini belakangan ini, bersama Arab Saudi, dan tentu saja kami sedang berdiskusi dengan mereka saat ini."

Lammy menambahkan bahwa Inggris, yang juga anggota tetap DK PBB, ingin pengakuannya terhadap Palestina "berkontribusi pada kemajuan di lapangan", bukan sekadar tindakan simbolis.



Pernyataan Lammy muncul setelah Menteri Urusan Timur Tengah Hamish Falconer pada Selasa menegaskan bahwa posisi Inggris soal pengakuan negara Palestina belum berubah.

Ketika ditanya oleh Emily Thornberry, ketua komite urusan luar negeri, apakah ia setuju bahwa momen yang tepat untuk mengakui Palestina mungkin bersamaan dengan Prancis pada konferensi Juni nanti, Falconer menyatakan bahwa "langkah-langkah praktis" masih diperlukan sebelum negara Palestina bisa terwujud.

"Kami ingin mengakui negara Palestina, dan kami ingin melakukannya sebagai kontribusi bagi solusi dua negara," kata Falconer.

"Kami akan menilai kapan waktu terbaik untuk memberikan kontribusi sepenuhnya."

Ia menyarankan bahwa selama isu keamanan dan tata kelola—yang ia sebut sebagai "penentuan status akhir"—belum disepakati, dua negara tidak bisa hidup berdampingan.

"Meski kami berkomitmen pada hak yang tidak bisa diganggu gugat rakyat Palestina untuk memiliki negara sebagai bagian dari solusi dua negara, jangan kita berpura-pura bahwa tidak ada masalah rumit terkait seperti apa negara Palestina nantinya," ujarnya.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia, telah mengakui Palestina. Namun, negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Prancis belum melakukannya.

Pada Desember lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menegaskan kembali dukungan bagi solusi dua negara dan mempersiapkan kerangka kerja untuk konferensi tentang Palestina yang akan digelar di New York pada 2-4 Juni.

Awal pekan ini, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa prospek solusi dua negara hampir mencapai titik tidak bisa kembali, seiring terus meluasnya permukiman Israel di Tepi Barat serta perang dan blokade kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 52.000 warga Palestina telah tewas.

"Saya mendorong negara-negara anggota untuk melampaui deklarasi dan mempertimbangkan langkah konkret guna menyelamatkan solusi dua negara—sebelum hal itu benar-benar hilang," kata Guterres.

"Pada momen penting dalam sejarah ini, para pemimpin harus menunjukkan keberanian, bertindak dengan tekad, dan mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina, Israel, kawasan, dan dunia."(*/saf/middleeasteye)