Trump Bikin Israel Panas, Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat

LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis menyatakan dirinya tidak akan mengizinkan Israel melakukan aneksasi Tepi Barat. Ia menolak desakan dari sejumlah politisi sayap kanan Israel yang ingin memperluas kedaulatan di wilayah itu sekaligus mematikan harapan terbentuknya negara Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya memang mendapat dorongan dari beberapa sekutunya untuk mendorong aneksasi Tepi Barat, sesuatu yang memicu kekhawatiran para pemimpin Arab. Sejumlah pemimpin kawasan bahkan sempat bertemu Trump pada Selasa lalu di sela Sidang Umum PBB di New York.

“Saya tidak akan mengizinkan Israel menganeksasi Tepi Barat. Tidak, saya tidak akan mengizinkannya. Itu tidak akan terjadi,” kata Trump kepada wartawan di Oval Office.

“Ini sudah cukup. Saatnya berhenti sekarang,” tambahnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina. Langkah itu dimaksudkan untuk menjaga agar opsi solusi dua negara tetap hidup. Israel mengecam keputusan tersebut.

Pernyataan Trump muncul saat Netanyahu tiba di New York untuk berpidato di Sidang Umum PBB pada Jumat. Kantor Netanyahu mengatakan sang perdana menteri akan menanggapi ucapan Trump setelah kembali ke Israel.

Sejak perang 1967, pemukiman Israel di Tepi Barat terus bertambah luas dan jumlahnya meningkat. Jalan-jalan serta infrastruktur yang dibangun Israel makin membelah wilayah tersebut. Proyek pemukiman kontroversial E1, yang dinilai akan memutus Tepi Barat dari Yerusalem Timur, bahkan sudah mendapat persetujuan final pada Agustus lalu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich ketika itu berkata bahwa negara Palestina “sedang dihapus dari meja.”

Sejumlah negara Arab dan Muslim memperingatkan Trump soal konsekuensi serius jika Israel jadi melakukan aneksasi. Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyebut pesan itu “sangat dipahami” oleh Trump.

Saat ini sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel mengklaim tidak akan melepas kendali Tepi Barat, apalagi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Hingga kini masih ada 48 sandera yang belum kembali, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

Mayoritas komunitas internasional menganggap pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal berdasarkan hukum internasional. Israel menolak hal itu dengan alasan ikatan sejarah, kitab suci, serta alasan keamanan.

Negosiasi Gaza

Di tengah pertemuan para pemimpin dunia di PBB, AS memperkenalkan rencana perdamaian Timur Tengah berisi 21 poin untuk mengakhiri perang hampir dua tahun di Gaza antara Israel dan Hamas.

Rencana itu dibagikan Selasa lalu kepada para pejabat dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan, menurut utusan khusus AS Steve Witkoff.

Trump, yang selama ini dikenal sebagai sekutu paling kuat Israel di panggung internasional, mengatakan dirinya sudah berbicara dengan para pemimpin Timur Tengah serta Netanyahu pada Kamis, dan menilai kesepakatan soal Gaza bisa segera tercapai.

“Kami ingin para sandera kembali, kami ingin jenazah kembali, dan kami ingin ada perdamaian di kawasan itu. Jadi kami sudah lakukan pembicaraan yang sangat baik,” ucapnya.

Israel terus menuai kecaman dunia terkait perang di Gaza yang kini hampir dua tahun tanpa ada tanda-tanda gencatan senjata. Perang tersebut sudah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan setempat, dengan sebagian wilayah Gaza bahkan dilanda kelaparan.

Di lapangan, pasukan Israel dilaporkan makin masuk ke pusat Kota Gaza pada Kamis. Serangan udara Israel hari itu menewaskan sedikitnya 19 orang, menurut laporan otoritas kesehatan.

Sejumlah negara pun mengirim bantuan darurat. Italia dan Spanyol pada Kamis mengerahkan kapal perang untuk mendukung armada bantuan internasional yang sempat diserang drone saat mencoba menembus blokade laut Israel ke Gaza. Armada bantuan bernama Global Sumud Flotilla ini terdiri dari sekitar 50 kapal sipil yang berusaha mengantarkan bantuan ke wilayah tersebut.