Jemaah Furoda Diusir dari Makkah, DPR Sorot Modus Selundupan dan Dorong Revisi UU Haji

LANGIT7.ID-Jakarta; Isu serius mencuat di tengah pelaksanaan ibadah haji 2025. Sejumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat melalui jalur non-kuota atau furoda, dilaporkan terpaksa diusir dari Makkah dan Madinah karena tak memiliki visa resmi. Mereka dikembalikan ke Jeddah oleh otoritas setempat, menimbulkan dugaan adanya praktik penyelundupan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara perjalanan haji.

Politikus Partai Keadilan Bangsa yang juga anggota Timwas Haji DPR, Marwan Dasopang, mengonfirmasi temuan tersebut saat memantau langsung kondisi di Tanah Suci. Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang nekad memberangkatkan jemaah tanpa kepastian visa yang sah.

“Itu kan artinya masih ada yang berupaya menyelundupkan,” ujar Marwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/5/2025).

Baca juga: Tak Bisa Berangkat dengan Visa Furoda? Ustaz Derry: Sabar, Allah Pasti Ganti Lebih Baik

Menurutnya, kejadian ini menjadi bukti bahwa sejumlah travel haji belum transparan kepada para jemaahnya. Ada indikasi mereka tetap memberangkatkan calon haji meskipun visa belum keluar, lalu menjanjikan akan ‘diupayakan’ saat tiba di Saudi. Praktik ini tak hanya menyalahi aturan, tetapi juga membahayakan nasib jemaah.

“Kalau dipastikan tidak mendapatkan visa furoda, jangan terus dirayu. Travel harus sampaikan terus terang. Jangan diajak atau dijanjikan bisa berangkat,” tegas dia.

Haji furoda adalah program ibadah haji yang tidak melalui kuota nasional, melainkan visa undangan atau visa mujamalah yang langsung dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Karena bersifat undangan, maka verifikasi visa menjadi lebih ketat dan bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Baca juga: Menag Sebut Penerbitan Visa Furoda di Luar Kewenangan, Arab Saudi Tidak Akan Keluarkan Tahun Ini

Namun tahun ini, otoritas Saudi menerapkan sistem yang jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu membuat sejumlah calon jemaah furoda gagal memperoleh visa, meskipun sudah berada dalam proses persiapan keberangkatan.

Lebih lanjut, Marwan Dasopang juga menyampaikan bahwa evaluasi besar terhadap sistem haji furoda perlu dilakukan. Salah satu opsinya adalah membuka jalur diskusi untuk membahas pengawasan lebih lanjut terhadap praktik haji non-kuota ini.

“Soal furoda tentu dipertimbangkan untuk masuk pada bahasan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU),” kata Marwan.

Namun ia menekankan, selama belum ada regulasi yang lebih ketat, maka transparansi dari pihak travel menjadi hal utama agar kasus serupa tak kembali terjadi. Ia berharap para penyelenggara berhenti menebar janji manis tanpa kejelasan legalitas keberangkatan.