Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025: Catatan Kelam dan Harapan Perubahan untuk 2026

LANGIT7.ID, Jakarta,- - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sebaliknya, banyak jemaah melaporkan pengalaman yang sangat mengecewakan.


Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penanggung jawab dinilai gagap menghadapi perubahan kebijakan Arab Saudi, terutama terkait penataan syarikah (perusahaan penyelenggara haji) dan pengelolaan jemaah.

Akibatnya, pelayanan haji tahun ini jauh dari harapan.

Baca juga: Kemenkes Pesan Tiga Hal untuk Petugas Penyelenggara Haji di Arab Saudi

Masalah Utama yang Dihadapi Jemaah Haji 2025


1. Penempatan Hotel yang Tidak Nyaman.

Banyak jemaah mengeluhkan lokasi hotel yang jauh dari Masjidil Haram, khususnya di daerah Armuzna, yang fasilitasnya tidak memadai. Beberapa hotel bahkan tidak memiliki transportasi memadai, menyulitkan jemaah, terutama lansia.

2. Pendampingan Jemaah Lansia yang Buruk.

Petugas pembimbing haji (PPIH) dinilai kurang responsif dalam membantu jemaah berusia lanjut. Banyak lansia yang kesulitan mobilitas, bahkan beberapa harus berjalan kaki jauh karena ketiadaan transportasi.

3. Transportasi yang Tidak Tepat Waktu.

Keterlambatan bus dan kurangnya koordinasi masih terjadi, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jemaah sering menunggu berjam-jam di bawah terik matahari tanpa kepastian jadwal.

Baca juga: Pemulangan Perdana, 388 Jamaah Haji Kloter 1 Makkassar Diterbangkan dari Bandara Madinah

4. Kurangnya Persiapan Menghadapi Perubahan Kebijakan Arab Saudi.

Pemerintah Saudi melakukan sejumlah perubahan, termasuk penambahan 8 syarikah, namun Kemenag tidak sigap mengantisipasinya. Akibatnya, banyak jemaah mengalami kesulitan dalam proses administrasi dan logistik.

5. Minimnya Komunikasi antara Petugas dan Jemaah.

Koordinasi antara kepala rombongan (korlap) dan jemaah seringkali tidak jelas, menyebabkan kebingungan dalam pembagian kelompok, jadwal kegiatan, dan informasi penting lainnya.

Harapan untuk Penyelenggaraan Haji 2026

Menyikapi kegagalan tahun ini, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang akan mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan haji 2026 harus melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

Baca juga: Selesai Jalani Ibadah Haji, Jamaah Wisata ke Tempat Tempat Sakral, Termasuk Gua Hira di Jabal Al Nour

1. Reformasi Regulasi yang Pro-Rakyat.

Perlu revisi kebijakan agar lebih transparan dan mengutamakan kenyamanan jemaah, termasuk pengawasan ketat terhadap penyedia layanan.

2. Perencanaan Lebih Matang dan Antisipatif.

BP Haji harus memetakan potensi masalah sejak dini, termasuk melakukan simulasi untuk menghadapi perubahan kebijakan Arab Saudi.

3. Rekrutmen Petugas Haji yang Profesional.

PPIH harus diseleksi secara ketat, dengan kemampuan bahasa Arab memadai dan pemahaman teknis ibadah haji yang baik.

4. Diplomasi untuk Menjaga Kuota Haji.

Pemerintah harus memperkuat lobi agar kuota haji Indonesia tidak berkurang, bahkan bertambah di tahun-tahun mendatang.

Baca juga: Penyelenggaraan Haji 2025 Lebih Tertib, Namun Perlu Evaluasi di Armuzna

5. Kolaborasi dengan Semua Pihak Terkait.

Sinergi dengan organisasi perhajian, DPR, dan pemerintah Saudi harus ditingkatkan untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Tuntutan Jemaah untuk Perubahan

Masyarakat mengharapkan agar BP Haji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman buruk haji 2025 harus menjadi pelajaran berharga agar jemaah tahun depan tidak lagi menjadi korban ketidaksiapan penyelenggara.

Abdul Khaliq Ahmad (Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa/Ketua Umum SAHI)