Kemendikdasmen Pantau Langsung Pelaksanaan SPMB 2025 di Kota Bekasi

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Di beberapa wilayah di Indonesia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 telah dimulai. Demi memastikan pelaksanaan berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan pemantauan langsung ke Kota Bekasi.

Tepatnya di SMAN 1 Kota Bekasi dan SMAN 3 Bekasi, Jawa Barat, pemantauan langsung dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pemantauan nasional terhadap proses SPMB di berbagai daerah yang dilaksanakan Kemendikdasmen.

"Kementerian berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun praktik kecurangan dalam bentuk apapun dalam proses SPMB ini," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen, Faisal Syahrul melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Kemendagri Kawal SPMB untuk Hindari Anak Putus Sekolah

Dalam kunjungan tersebut, Irjen Faisal menerima laporan dari pihak sekolah terkait kendala teknis pada hari-hari awal pendaftaran, seperti gangguan sistem yang lambat diakses masyarakat karena tingginya lalu lintas pendaftar.

"Gangguan sistem pada hari pertama dan kedua memang terjadi, namun saat ini telah berjalan lancar. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menangani permasalahan teknis yang muncul," jelas Faisal.

Langkah Antisipatif Terhadap Kecurangan dan Peningkatan Layanan Publik

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kecurangan seperti jual-beli kursi atau praktik titipan, Kemendikdasmen telah menetapkan dan mengunci daya tampung masing-masing satuan pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah pun diminta secara terbuka mengumumkan kapasitas sesuai ketetapan Dapodik.

"Kita sudah tetapkan jumlah rombel (rombongan belajar) dan daya tampung per sekolah. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Irjen Faisal.

Kemendikdasmen juga telah menggandeng sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan bersama. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera serta menjamin integritas proses penerimaan siswa baru.

"Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat. Jika ditemukan adanya praktik kecurangan, akan langsung ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kami sudah mengundang berbagai lembaga pengawasan untuk mengawal jalannya proses ini," tambahnya.

Peran Sekolah dalam Memberikan Layanan Terbuka

Sekolah memiliki peran utama dalam pelaksanaan SPMB agar berjalan lancar, adil dan transparan.

Kepala SMAN 1 Bekasi, Anung Edy Purwanto, menyampaikan bahwa pihak sekolah telah membuka layanan pengaduan, baik secara langsung maupun melalui media daring seperti WhatsApp, untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala. Ia juga menyebut bahwa proses verifikasi dokumen calon siswa dilakukan secara cermat oleh tim verifikator yang bekerja hingga malam hari demi mengejar target progres pendaftaran.

"Hingga tanggal 13 Juni pukul 20.40 WIB, kami telah menerima 624 pendaftar dengan daya tampung 432 kursi. Proses verifikasi berjalan intensif, dan 50 persen sudah selesai diverifikasi," ujar Anung.

Tak hanya itu, sekolah juga memberikan pendampingan kepada calon siswa yang mengalami kesulitan teknis, seperti keterbatasan perangkat teknologi, serta membantu pendaftaran untuk calon siswa dari luar daerah.

Sementara Kepala SMAN 3 Bekasi, Dedi Suryadi, menegaskan bahwa seluruh panitia dan operator sekolah di SMAN 3 Bekasi telah menandatangani pakta integritas dan menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Baca juga: Kawal SPMB Adil dan Bebas Pungli, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK & Ombudsman untuk Mengawasi

"Kalau ada yang menawarkan bantuan masuk SMA dengan membayar, itu jelas bukan dari kami. Kalau lolos, ya lolos murni, bukan karena koneksi atau bayaran," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Faisal juga menanggapi isu kecenderungan sebagian masyarakat yang hanya mengincar sekolah negeri dan mengabaikan pilihan sekolah swasta. Ia menegaskan bahwa sekolah swasta dan negeri sama-sama berperan dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat.

"Daya tampung sekolah negeri memang terbatas. Untuk itu, kami mendorong peran serta pemerintah daerah agar turut memfasilitasi siswa yang tidak tertampung di negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang terakreditasi baik," ucapnya.

Menutup kunjungannya, Irjen Faisal mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, sekolah, dan media untuk bersama-sama menjaga proses SPMB agar berjalan tertib dan adil. Ia juga mendorong masyarakat untuk memahami alur seleksi, termasuk jalur dan prosedur pelimpahan pilihan sekolah.

"Kita semua bertanggung jawab atas suksesnya SPMB ini. Edukasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah kunci utama. Kami pastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan bermutu," tutupnya.