Catatan The New York Times: Saat Ekonomi Lambat Sebagian Berpendapat Ini Bukan Waktu Tepat Makan Siang Gratis

LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Indonesia menjanjikan makan siang gratis untuk setiap siswa di negeri ini. Namun, angka pengangguran terus meningkat, dan beberapa analis mengatakan kebijakannya justru memperburuk keadaan.

Nina Megayanti dulu merasa hidupnya sudah sempurna. Selama bertahun-tahun, ia menikmati kehidupan nyaman di Jakarta, ibu kota Indonesia—makan di luar bersama teman-teman, bepergian ke luar negeri di akhir pekan, dan mencicil rumah. Namun pada 2023, ia di-PHK dari pekerjaannya di bidang pemasaran seiring melambatnya ekonomi. Ia menganggur selama lebih dari setahun, kehilangan uang muka rumah, dan hampir menghabiskan seluruh tabungannya.

Jutaan warga Indonesia lainnya juga merasakan keputusasaan yang sama. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa tingkat pengangguran negara ini akan meningkat tahun ini menjadi tertinggi kedua di Asia, hanya kalah dari Tiongkok.

Namun, pemerintah menyatakan perekonomian dalam kondisi baik, dengan menunjuk angka pertumbuhan tahunan sekitar 5%. Sejak dilantik pada Oktober, Presiden Prabowo Subianto fokus memenuhi janji kampanyenya, termasuk program makan siang gratis nasional dan perumahan terjangkau. Ia juga mendirikan dana kekayaan negara baru.

Untuk membiayai proyek-proyek ini, ia mengalihkan dana pemerintah senilai miliaran dolar, memotong anggaran, dan menuntut penghematan di berbagai kementerian, termasuk pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan. Ribuan kontraktor pemerintah juga dipecat. Namun, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada belanja negara, dan para kritikus menyatakan prioritas Prabowo keliru.



"Pemerintah menyangkal keadaan ekonomi yang sebenarnya," kata Awalil Rizky, ekonom dari Bright Institute, lembaga think tank independen di Jakarta. "Angka ketenagakerjaan adalah bukti bahwa kondisinya memang tidak baik."

IMF memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5% tahun ini, dari 4,9% pada 2024. Pada Selasa lalu, pemerintah juga menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 dari 5,2% menjadi sekitar 5%.

Nina (42) akhirnya mendapatkan pekerjaan pada November, tetapi hanya sebagai kontrak dengan gaji sepertiga dari penghasilan sebelumnya. "Ini tidak masuk akal, tapi aku tidak punya pilihan lain," ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, jutaan warga Indonesia keluar dari kelas menengah. Kurang dari seperlima populasi kini termasuk dalam kategori ini, dan belanja konsumen menurun. Kebijakan tarif Presiden Trump memperburuk keadaan bagi ekonomi Indonesia yang digerakkan ekspor—terbesar di Asia Tenggara.

Produsen dalam negeri juga tertekan, dengan permintaan produk seperti tekstil dan sepatu melambat, baik di dalam maupun luar negeri. Impor murah dari Tiongkok turut merugikan industri lokal. Banyak pabrik tutup dan mem-PHK pekerja, memaksa banyak orang beralih ke pekerjaan informal atau ekonomi gig.

Dimas Fatwa Ramadhan (29) mulai bekerja sebagai driver aplikasi ride-hailing tiga tahun lalu untuk menambah penghasilan dari warung kecilnya bersama istri. Namun, persaingan di aplikasi semakin ketat.

"Aku harus berada di jalan setidaknya 12 jam untuk mendapat Rp140 ribu," katanya. "Tapi ini satu-satunya jalan keluar." Dengan ijazah SMA, peluangnya mendapatkan pekerjaan tetap sangat kecil.

Bulan lalu, pemerintah Prabowo mengumumkan paket stimulus Rp23,4 triliun untuk dua bulan, termasuk diskon transportasi laut, udara, dan kereta, bantuan sembako, serta subsidi upah bagi jutaan pekerja. Target presiden adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bernilai lebih dari Rp15.000 triliun menjadi 8%.

Prabowo juga berargumen bahwa program makan siang sekolah—yang akan menjadi terbesar kedua di dunia setelah Amerika—akan menguatkan ekonomi. Ia menyebut program ini sebagai investasi masa depan Indonesia yang akan membantu mengurangi angka kemiskinan.

Namun, program yang masih dalam tahap awal ini telah dikritik. Ratusan anak keracunan makanan, regulator mengkhawatirkan akuntabilitas dan korupsi, serta sulitnya menjangkau seluruh sekolah di kepulauan Indonesia yang luas.

"Program ini adalah bom waktu keuangan bagi pemerintah," kata Bhima Yudhistira, direktur Center of Economic and Law Studies, lembaga penelitian independen di Jakarta. Menurutnya, lebih mendesak meningkatkan gaji guru dan infrastruktur transportasi ke sekolah.


Prabowo membela kebijakannya

"Kami mengelola ekonomi dengan cukup hati-hati," ujarnya pada Mei lalu. "Kami telah melakukan penghematan besar-besaran," yang katanya akan mendanai proyek-proyek utamanya.

Namun, ia terpaksa memangkas anggaran program makan siang dari Rp675 triliun menjadi Rp420 triliun tahun ini. Pada Selasa, pemerintah mengakui defisit anggaran akan menjadi terbesar dalam beberapa dekade, di luar masa pandemi.

Ketidakpuasan publik terlihat jelas. Pada Februari, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa nasional bertajuk "Indonesia Gelap", menentang pemotongan anggaran dan kebijakan pemerintah sambil menuntut tinjauan independen atas program makan siang gratis yang mahal.

Belakangan, tagar #KaburAjaDulu viral, mencerminkan frustrasi generasi muda atas minimnya lapangan kerja, mahalnya pendidikan, dan gaji rendah. Banyak yang melihat bekerja di luar negeri sebagai solusi.

Para pengunjuk rasa juga mengecam peran militer yang semakin besar di bawah Prabowo—mantan jenderal yang terpilih memicu kekhawatiran bagi demokrasi muda Indonesia. Ia dituduh terlibat kejahatan perang di Timor Leste dan penghilangan aktivis pro-demokrasi. Pada Mei, DPR mengesahkan undang-undang yang memberi lebih banyak jabatan sipil kepada perwira militer.

"Situasi saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang banyak salah strategi atau mengeluarkan undang-undang kontroversial," kata Bhima. "Masalah utama seperti korupsi atau ketidakpastian hukum tidak pernah dibahas."

Secara teori, Indonesia—negara terpadat keempat di dunia—memiliki keunggulan demografis karena lebih dari dua pertiga dari 270 juta penduduknya berada di usia produktif.

Pendahulu Prabowo, Joko Widodo, pernah berupaya mentransformasi ekonomi dengan melarang ekspor nikel—cadangan terbesar di dunia. Ambisinya adalah menciptakan industri baterai mobil listrik dan lapangan kerja yang luas. Namun, meski investasi miliaran dolar mengalir, manfaatnya belum dirasakan secara merata.

"Perkembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam dekade terakhir, tidak berjalan baik," kata Awalil. "Bonus demografi perlahan berubah menjadi beban."

Bagi banyak warga Indonesia, masa depan terlihat suram. Nina, si mantan pekerja pemasaran, mengatakan berharap bantuan dari negara bukanlah pilihan.

"Berharap sesuatu dari pemerintah?" katanya. "Aku sudah tidak punya harapan." (*/saf/newyotktimes)