Jum'at, 13 Maret 2026 
Arab Saudi dan Prancis Berjuang di PBB untuk Pengakuan Palestina Siapkan 4,9 Triliun Untuk Pulihkan Gaza
tim langit 7
Selasa, 29 Juli 2025 - 12:18 WIB
LANGIT7.ID-New York; Arab Saudi dan Prancis membuka konferensi tiga hari di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan mendorong pengakuan kedaulatan Palestina sebagai bagian dari penyelesaian damai untuk mengakhiri perang di Gaza.
Konferensi ini dimulai pada Senin (29/7), beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Paris akan secara resmi mengakui pemerintahan Palestina pada September mendatang. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali perundingan perdamaian berbasis solusi dua negara, yang nyaris diabaikan sejak serangan mematikan Hamas dan operasi militer Israel yang menyusul pada 2023.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan konferensi ini juga akan menjadi platform bagi negara-negara Eropa lain untuk mengakui kedaulatan Palestina. Meski Barrot tidak menyebut negara mana yang dimaksud, spekulasi tertuju pada Inggris, di mana Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan semakin besar dari anggota Partai Buruh untuk mendesak Israel menghentikan perang.
"Hanya solusi politik dua negara yang dapat memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup dalam damai dan keamanan," kata Barrot dalam pembukaan konferensi. "Tidak ada alternatif lain."
![Arab Saudi dan Prancis Berjuang di PBB untuk Pengakuan Palestina; Siapkan 4,9 Triliun Untuk Pulihkan Gaza]()
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menyatakan bahwa kerajaan sedang menunggu persetujuan Bank Dunia untuk mentransfer $300 juta (Rp4,9 triliun) ke Gaza dan Tepi Barat guna mengatasi krisis kemanusiaan yang parah.
Dia menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki "hak sah" untuk mendirikan negara merdeka sesuai batas 1967 "dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
"Ini bukan sekadar sikap politik, melainkan keyakinan kuat bahwa negara Palestina yang merdeka adalah kunci perdamaian di kawasan," ujarnya.
Dukungan Internasional dan Tekanan pada Inggris
Konferensi ini dipimpin bersama oleh 16 negara dan delegasi, termasuk Inggris, Irlandia, dan Uni Eropa. Saat ini, Inggris belum mengakui Palestina, tetapi Starmer mendapat tekanan internal dari Partai Buruh untuk mendorong solusi diplomatik. Lebih dari 220 anggota parlemen (sepertiga dari total) menandatangani surat terbuka pada Jumat (26/7) yang mendesak Inggris mengakui kedaulatan Palestina.
"Kami berharap konferensi ini akan mendorong pemerintah Inggris menjelaskan kapan dan bagaimana komitmennya terhadap solusi dua negara akan direalisasikan, serta kerja sama dengan mitra internasional," tulis para anggota parlemen.
Starmer dikabarkan akan memanggil kabinetnya dari cuti musim panas untuk rapat darurat mengenai krisis Gaza pekan ini. Sumber pemerintah menyatakan bahwa pengakuan resmi terhadap Palestina adalah masalah "kapan, bukan jika" di bawah pemerintahan Partai Buruh.
Kecaman Israel dan Penolakan AS Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Macron, menyebutnya "memberi imbalan pada teror" dan bahwa negara Palestina akan menjadi "pangkalan untuk menghancurkan Israel."
Israel juga mengkritik konferensi yang dipimpin Arab Saudi dan Prancis ini. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa konferensi ini "tidak mendorong solusi, melainkan ilusi."
AS turut menolak konferensi ini, dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menyebutnya "tidak produktif dan tidak tepat waktu."
"AS tidak akan berpartisipasi dalam penghinaan ini, tetapi tetap fokus pada diplomasi nyata untuk mengakhiri pertempuran dan mewujudkan perdamaian abadi," tegasnya.
Sementara itu, Starmer diharapkan mendesak Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana kelaparan dan malnutrisi semakin parah. Dua organisasi HAM terkemuka Israel, B'Tselem dan Physicians for Human Rights, melaporkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, dan negara-negara Barat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghentikannya.
"Kita perlu mendorong negara lain mendukung pengiriman bantuan, dan itu termasuk memberi tekanan pada Israel karena ini benar-benar bencana kemanusiaan," kata Starmer dalam pertemuan dengan Trump di Skotlandia.
Langkah Prancis dan Prospek Ke Depan
Macron sebelumnya menyatakan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina pada September bertujuan "memastikan kelayakannya sebagai negara, dengan syarat demiliterisasi dan pengakuan penuh terhadap Israel."
Dengan semakin banyaknya negara yang mendorong solusi dua negara, konferensi ini menjadi ujian bagi komunitas internasional dalam merespons krisis yang telah menewaskan puluhan ribu warga Gaza sejak Oktober 2023. Namun, jalan menuju perdamaian tetap dipenuhi tantangan, terutama dengan penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, AS.(*/saf/theguardian.com)
Konferensi ini dimulai pada Senin (29/7), beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Paris akan secara resmi mengakui pemerintahan Palestina pada September mendatang. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali perundingan perdamaian berbasis solusi dua negara, yang nyaris diabaikan sejak serangan mematikan Hamas dan operasi militer Israel yang menyusul pada 2023.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan konferensi ini juga akan menjadi platform bagi negara-negara Eropa lain untuk mengakui kedaulatan Palestina. Meski Barrot tidak menyebut negara mana yang dimaksud, spekulasi tertuju pada Inggris, di mana Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan semakin besar dari anggota Partai Buruh untuk mendesak Israel menghentikan perang.
"Hanya solusi politik dua negara yang dapat memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup dalam damai dan keamanan," kata Barrot dalam pembukaan konferensi. "Tidak ada alternatif lain."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menyatakan bahwa kerajaan sedang menunggu persetujuan Bank Dunia untuk mentransfer $300 juta (Rp4,9 triliun) ke Gaza dan Tepi Barat guna mengatasi krisis kemanusiaan yang parah.
Dia menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki "hak sah" untuk mendirikan negara merdeka sesuai batas 1967 "dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
"Ini bukan sekadar sikap politik, melainkan keyakinan kuat bahwa negara Palestina yang merdeka adalah kunci perdamaian di kawasan," ujarnya.
Dukungan Internasional dan Tekanan pada Inggris
Konferensi ini dipimpin bersama oleh 16 negara dan delegasi, termasuk Inggris, Irlandia, dan Uni Eropa. Saat ini, Inggris belum mengakui Palestina, tetapi Starmer mendapat tekanan internal dari Partai Buruh untuk mendorong solusi diplomatik. Lebih dari 220 anggota parlemen (sepertiga dari total) menandatangani surat terbuka pada Jumat (26/7) yang mendesak Inggris mengakui kedaulatan Palestina.
"Kami berharap konferensi ini akan mendorong pemerintah Inggris menjelaskan kapan dan bagaimana komitmennya terhadap solusi dua negara akan direalisasikan, serta kerja sama dengan mitra internasional," tulis para anggota parlemen.
Starmer dikabarkan akan memanggil kabinetnya dari cuti musim panas untuk rapat darurat mengenai krisis Gaza pekan ini. Sumber pemerintah menyatakan bahwa pengakuan resmi terhadap Palestina adalah masalah "kapan, bukan jika" di bawah pemerintahan Partai Buruh.
Kecaman Israel dan Penolakan AS Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Macron, menyebutnya "memberi imbalan pada teror" dan bahwa negara Palestina akan menjadi "pangkalan untuk menghancurkan Israel."
Israel juga mengkritik konferensi yang dipimpin Arab Saudi dan Prancis ini. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa konferensi ini "tidak mendorong solusi, melainkan ilusi."
AS turut menolak konferensi ini, dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menyebutnya "tidak produktif dan tidak tepat waktu."
"AS tidak akan berpartisipasi dalam penghinaan ini, tetapi tetap fokus pada diplomasi nyata untuk mengakhiri pertempuran dan mewujudkan perdamaian abadi," tegasnya.
Sementara itu, Starmer diharapkan mendesak Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana kelaparan dan malnutrisi semakin parah. Dua organisasi HAM terkemuka Israel, B'Tselem dan Physicians for Human Rights, melaporkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, dan negara-negara Barat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghentikannya.
"Kita perlu mendorong negara lain mendukung pengiriman bantuan, dan itu termasuk memberi tekanan pada Israel karena ini benar-benar bencana kemanusiaan," kata Starmer dalam pertemuan dengan Trump di Skotlandia.
Langkah Prancis dan Prospek Ke Depan
Macron sebelumnya menyatakan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina pada September bertujuan "memastikan kelayakannya sebagai negara, dengan syarat demiliterisasi dan pengakuan penuh terhadap Israel."
Dengan semakin banyaknya negara yang mendorong solusi dua negara, konferensi ini menjadi ujian bagi komunitas internasional dalam merespons krisis yang telah menewaskan puluhan ribu warga Gaza sejak Oktober 2023. Namun, jalan menuju perdamaian tetap dipenuhi tantangan, terutama dengan penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, AS.(*/saf/theguardian.com)
(lam)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 13 Maret 2026
Imsak
04:33
Shubuh
04:43
Dhuhur
12:06
Ashar
15:11
Maghrib
18:10
Isya
19:18
TOPIK TERPOPULER
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
