Sertifikasi Halal Masih Rendah, Pemprov Jateng Hadapi Tantangan Bangun Ekonomi Syariah

LANGIT7.ID–Semarang; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan nyata di lapangan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyoroti hambatan utama dalam implementasi ekonomi syariah, terutama rendahnya kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha kecil. Ia menyebut bahwa keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses layanan sertifikasi menjadi penyebab utama.

“Yang paling utama adalah menyadarkan masyarakat. Tidak jarang masyarakat masih memilih yang lebih murah hanya karena terpaut Harga Rp 3.000 - 5.000, (padahal) untuk daging sudah jelas ada jaminan sertifikasi halal,” imbuh dia dalam keterangannta, Kamis (31/7/2025).

Pemprov Jateng juga masih menghadapi keterbatasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tersertifikasi halal. Selain itu, beberapa kebijakan masih belum merata di seluruh daerah, dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah dinilai masih perlu diperkuat.

“Pergub Nomor 40 Tahun 2023 belum diimplementasikan optimal di kabupaten dan kota. Selain itu, perlunya penguatan pemahaman dan pendampingan teknis,” tegasnya.

Meskipun demikian, upaya penguatan ekosistem ekonomi syariah tetap berjalan. Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan ‘Jateng Halal Vaganza’ pada 23–29 Agustus 2025 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Acara ini akan menghadirkan zona kuliner halal, aman, dan sejahtera.

Selain itu, Pemprov juga tengah mempersiapkan program KKN Tematik bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Program ini direncanakan pada tahun 2026 dan akan mengangkat tema wisata ramah muslim.

Kawasan wisata seperti lereng Lawu di Kabupaten Karanganyar telah menjadi pilot project wisata ramah muslim. Selain itu, kawasan serupa juga tengah dikembangkan di Kabupaten Semarang dan Wonosobo.

Jawa Tengah juga semakin menguatkan konektivitas wisata dengan kembalinya status internasional Bandara Ahmad Yani. Ini membuka peluang lebih besar untuk mendatangkan wisatawan muslim dari luar negeri, dan memerlukan sinergi lintas sektor dalam hal promosi serta pengembangan fasilitas ramah muslim.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan stakeholder dalam mewujudkan ekosistem ekonomi syariah, sebagaimana disampaikan saat pembukaan Workshop Peningkatan Perekonomian Jawa Tengah Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Kamis (31/7) di Gedung B Lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sejumlah kebijakan strategis juga telah dicanangkan, seperti pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim.

Dalam workshop tersebut, hadir sejumlah pembicara penting seperti Prof Sheikh Mohammed Ali Belaou, CEO Imam Foundation for Training and Development in the UK; Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KDEKS Jateng Nyata Nugraha; dan Emir Sutan Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), dengan moderator Bayu Bagas Hapsoro.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa penguatan regulasi, dukungan program prioritas, dan literasi masyarakat merupakan fondasi penting agar ekonomi syariah bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.