Pemerintah Perketat Standar Program MBG Usai Kasus Keracunan Massal

LANGIT7.ID-Jakarta; Setelah munculnya kejadian luar biasa (KLB) keracunan di sejumlah daerah, pemerintah langsung melakukan langkah korektif besar untuk menjamin keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perhatian penuh diarahkan pada tata kelola dapur penyedia makanan agar kasus serupa tidak terulang, dengan keselamatan anak ditempatkan sebagai prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas untuk bergerak cepat. “Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers dikutip melalui Youtube Kementerian Kesehatan, dikutip Senin (29/9/2025).

Evaluasi Satuan Penyedia Pangan

Langkah awal yang diambil pemerintah adalah menghentikan sementara operasional Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah. Penutupan ini bertujuan untuk memastikan adanya evaluasi dan investigasi menyeluruh. Selanjutnya, dilakukan peninjauan ketat terhadap disiplin kerja serta keterampilan para juru masak di seluruh SPPG, termasuk yang tidak terdampak KLB.

Baca juga: Usai Nyatakan Valid Food Tray MBG Terpapar Lemak Babi, MUI Minta Segera Setop Penggunaan

Perbaikan Infrastruktur dan Sertifikasi Wajib

Aspek sanitasi menjadi sorotan berikutnya. Pemerintah memastikan kualitas air dan pengelolaan limbah akan diawasi dengan standar nasional. Selain itu, koordinasi antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diperkuat agar perbaikan berjalan lintas sektor.

Zulkifli Hasan menambahkan, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini diwajibkan sebagai syarat operasional. “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujarnya.

Peran Puskesmas dan UKS

Pemantauan lapangan akan diperketat melalui keterlibatan Puskesmas serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kementerian Kesehatan bersama Kemendagri serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengawasi langsung proses pelaksanaan, sehingga kontrol kesehatan lebih rutin dan transparan.

Target Satu Bulan Sertifikasi

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan percepatan penerapan SLHS di seluruh dapur MBG. “Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Budi.

Ia menargetkan sertifikasi bisa dirampungkan dalam waktu satu bulan. Untuk itu, pemerintah telah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan pada Rabu mendatang. Selain itu, Kemendagri juga menyiapkan pertemuan teknis bersama kepala daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan dengan melibatkan Kemenkes, Kemendikdasmen, BGN, serta pemangku kepentingan lain.