Presiden Prabowo Ungkap Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal Capai Rp 300 T

LANGIT7.ID-, Bangka Belitung - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di lokasi pertambangan ilegal di Bangka Belitung, telah mencapai Rp300 triliun. Jumlah yang mencerminkan besarnya kebocoran kekayaan negara, dan harus segera dihentikan.

"Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan," kata Presiden di Bangka Belitung, seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara, Selasa (7/10/2025).

Prabowo menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin (6/10).

Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.

Presiden Prabowo menyaksikan momen bersejarah tersebut yang menandai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah.

Adapun barang rampasan yang diserahkan mencakup aset dalam jumlah besar dan beragam, antara lain:

- 108 unit alat berat;
- 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
- 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok;
- Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);
- Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
- Mess karyawan 1 unit;
- Kendaraan 53 unit;
- Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²;
- Alat pertambangan 195 unit;
- Logam timah 680.687,6 kg;
- 6 unit smelter, serta
- Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Kepala BGN Evaluasi Kebersihan Dapur MBG, Minggu Depan Rampung

Presiden Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar.

"Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar," ungkap Presiden.

Pada kesempatan itu Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh aparat dan lembaga terkait yang telah bekerja cepat menyelamatkan aset negara.

"Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita," ujarnya.

Ia juga memberi penghargaan khusus kepada Jaksa Agung dan seluruh petugas penegak hukum. Penghargaan tersebut ditunjukkan atas keberhasilan menindak tegas para pelaku pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

"Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, kepada pejabat-pejabat semuanya, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak peduli siapa yang ada di sini," tegas Presiden.

Baca juga: Rp300 Triliun Diselamatkan, Prabowo Bandingkan Capaian Indonesia dengan Brasil

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional. Kepala Negara meminta agar seluruh pihak terus melanjutkan upaya penyelamatan aset negara dengan konsistensi dan integritas.

"Ini prestasi yang membanggakan. Saya minta diteruskan Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," ungkapnya.

Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara kepada PT Timah Tbk. di Bangka Belitung ini menandai babak baru dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi sumber daya alam.