NTB Pacu Ekonomi Syariah Lewat UMKM dan Industri Halal, Gubernur Dorong Penguatan Bank Daerah

LANGIT7.ID–Mataram; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan pengembangan ekonomi syariah sebagai langkah strategis untuk mempercepat kemajuan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperkuat industri halal di daerah. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menilai sektor tersebut berpotensi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pernyataannya, Senin (27/10/2025), Iqbal menekankan bahwa lembaga keuangan syariah milik daerah harus menjadi garda terdepan dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengajak warga NTB untuk mengubah pola transaksi keuangan menjadi lebih sesuai dengan prinsip syariah.

“Saya mengajak seluruh warga NTB untuk mulai masuk ke ekonomi syariah. Gunakan bank syariah, buat produk UMKM yang bersertifikat halal, dan isi peluang besar yang terbuka di sektor ini,” ujarnya.

Gubernur menyoroti besarnya peluang ekonomi syariah secara global yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data yang ia sampaikan, nilai ekonomi syariah dunia mencapai 4,7 triliun dolar AS pada 2022 dan diproyeksikan melonjak hingga 6,5 triliun dolar AS pada 2027. Indonesia, kata dia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini untuk menjadi pemain utama.

“Indonesia saat ini berada di posisi ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Kami berharap ekonomi syariah di Indonesia bisa menjadi nomor satu, dan NTB siap menjadi salah satu pelopornya,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga memperkuat literasi keuangan syariah bagi masyarakat agar pemahaman publik tentang manfaat dan karakteristik ekonomi syariah semakin meningkat. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan peningkatan kinerja industri keuangan syariah di tingkat daerah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 mencatat, aset perbankan syariah di NTB mencapai Rp24,85 triliun atau tumbuh 11,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga tercatat Rp16,66 triliun dengan kenaikan 9,06 persen, sementara penyaluran pembiayaan mencapai Rp18,23 triliun — di mana 86,79 persen di antaranya merupakan pembiayaan konsumtif.

Perkembangan tersebut menegaskan bahwa NTB kini menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan keuangan syariah paling progresif di Indonesia, sejalan dengan komitmen daerah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai fondasi utama pembangunan inklusif dan berkelanjutan.