LANGIT7.ID-, -
Republik Maladewa,
negara dengan penduduk mayoritas Muslim, memberlakukan
larangan merokok seumur hidup untuk mereka yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007.
Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Sabtu lalu, dengan penegakan penuh oleh
Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Kebiasaan Merokok Berlebih Juga Pengaruhi Kesehatan MentalDilansir dari BBC, Rabu (5/11/2025), negara kepulauan di Asia Selatan ini kini mewajibkan pengecer untuk
memverifikasi usia pelanggan sebelum menjual rokok.
Larangan ini mencakup semua jenis tembakau, termasuk vape dan rokok elektronik yang sudah dilarang untuk dikonsumsi oleh semua warga negara tanpa memandang usia.
Otoritas kesehatan mengatakan kebijakan tersebut sebagai upaya mengatasi tantangan kesehatan masyarakat di negara berpenduduk sekitar 500.000 jiwa ini.
Data Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2021 mencatat sekitar 25 persen penduduk Maladewa di atas usia 15 tahun mengonsumsi
tembakau, dengan tingkat penggunaan hampir 50 persen di kalangan remaja berusia 13-15 tahun.
Baca juga: Ramadhan Jadi Waktu yang Baik Berhenti Merokok, Mengapa?WHO menggolongkan tembakau sebagai penyebab hampir tujuh juta
kematian global setiap tahunnya, dan menggambarkan “epidemi tembakau” sebagai salah satu ancaman kesehatan masyarakat paling serius dalam sejarah.
Tahun lalu, Maladewa melarang siapa pun mengimpor, menjual, memiliki, menggunakan, atau mendistribusikan
rokok elektrik dan produk vape, tanpa memandang usia.
Wisatawan yang berkunjung ke kepulauan Maladewa juga wajib mematuhi hukum tersebut.
Wakil ketua badan pengawas tembakau Maladewa, Ahmed Afaal meyakini larangan merokok tidak akan berdampak buruk pada pariwisata.
"Orang-orang datang ke Maladewa bukan karena mereka bisa merokok. Mereka datang untuk menikmati pantai, laut, matahari, dan udara segar," tambahnya.
Baca juga: Maladewa Ada Juga di Arab Saudi, Pariwisatanya Makin Menggoda, Pasir Lautnya Putih Nan LembutSebelumnya, rencana Selandia Baru memberlakukan larangan merokok lintas generasi dibatalkan pada tahun 2023 setelah pemerintahan baru berkuasa.
Langkah ini dianggap sebagai pukulan bagi banyak pakar kesehatan, khususnya bagi masyarakat Māori, yang memiliki tingkat perokok tertinggi.
(est)