Bandara Morowali di Kawasan IMIP Diduga Beroperasi tanpa Otoritas RI, Anwar Abbas: Pelecehan terhadap Negara

LANGIT7.ID–Jakarta: Dugaan adanya bandara yang beroperasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi, tanpa kehadiran otoritas resmi Indonesia, memicu keprihatinan serius. Ketiadaan petugas perhubungan, bea cukai, dan imigrasi di fasilitas yang diduga beroperasi sebagai bandara tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan yang juga Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menilai jika informasi tersebut benar, maka kejadian itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek kedaulatan negara. Menurutnya, keberadaan bandara di wilayah Indonesia harus sepenuhnya berada dalam pengawasan dan otoritas resmi pemerintah.

“Jika benar ada bandara yang beroperasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park ( IMIP) di Morowali Sulawesi lalu di bandara tersebut tidak ada otoritas indonesia di dalamnya seperti petugas perhubungan, bea cukai dan imigrasi maka hal demikian jelas-jelas merupakan pelanggaran yang sangat kita sesalkan,” tegas Anwar Abbas dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan, persoalan ini tidak bisa dipandang ringan karena menyangkut penghormatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam pandangannya, pengelolaan fasilitas strategis seperti bandara harus menunjukkan kedaulatan penuh negara, baik dari sisi pengawasan, pelayanan, maupun penegakan regulasi.

“Bahkan tidak hanya sampai disitu, tindakan yang mereka lakukan tersebut sudah merupakan sebuah tindak pelecehan terhadap negara karena mereka sudah tidak menghormati UU dan peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia,” ujar Anwar Abbas.

Atas dugaan tersebut, ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Penutupan sementara bandara yang dimaksud dinilai perlu dipertimbangkan sampai seluruh fakta dan aspek hukumnya menjadi jelas. Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat bila terbukti ada pelanggaran.

“Untuk itu kita meminta pihak pemerintah menutup sementara bandara tersebut dan mengusut tuntas masalah ini serta menyeret mereka-mereka yang terlibat di dalamnya ke pengadilan karena apa yang mereka lakukan jelas-jelas akan bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan politik dari bangsa dan negara kita,” kata Anwar Abbas.