Ketidakpuasan Orang-Orang Arab atas Dominasi Quraisy di Era Utsman bin Affan

LANGIT7.ID- Riak ketidakpuasan itu mula-mula muncul sebagai bisik-bisik di Basrah dan Kufah, lalu berubah menjadi gelombang yang menggetarkan jantung kekuasaan Madinah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sebagian besar suku Arab di luar Quraisy mulai mempertanyakan mengapa roda pemerintahan kembali dikuasai satu kabilah yang, menurut mereka, tidak lebih berjasa ketimbang suku-suku lain dalam perluasan wilayah Islam.

Keterangan Muhammad Husain Haekal dalam karyanya tentang Utsman bin Affan menggambarkan situasi itu sebagai akumulasi rasa jengkel yang menahun. Bani Hasyim kecewa karena kekhalifahan berpindah dari garis mereka ke Bani Umayyah, klan besar yang menaungi Utsman. Namun ketegangan yang lebih besar justru datang dari luar Mekah dan Madinah. Ketuaan Quraisy di puncak kekuasaan dipandang tidak lagi sejalan dengan kondisi sosial-politik pasca-penaklukan.

Di garnisun Syam, Irak, dan Mesir, komunitas Arab yang menjadi tulang punggung ekspansi merasa telah memberi kontribusi yang tidak kalah besar ketimbang kaum Muhajirin dan Ansar. Para pendatang dari Najd, Yaman, dan kawasan timur Semenanjung melihat dominasi Quraisy sebagai bentuk monopoli jabatan yang tidak diimbangi asas keadilan Islam. Mereka menakar dengan logika sederhana: jika pendahuluan dalam Islam menjadi alasan Quraisy memegang kekhalifahan, mengapa alasan itu diperluas menjadi hak eksklusif menguasai semua jabatan administratif dan militer?

Sejumlah kajian historiografi modern, termasuk karya Fred Donner dan Hugh Kennedy yang meneliti transformasi politik awal Islam, juga menunjukkan gejala serupa. Struktur masyarakat Arab yang egaliter sebelum Islam berjumpa dengan model pemerintahan terpusat yang kini memihak satu klan. Situasi ini bertabrakan dengan watak politik suku-suku yang terbiasa otonom dan sensitif terhadap simbol-simbol dominasi antar-kabilah.

Di pusat-pusat militer baru seperti Basrah dan Kufah, ketegangan meningkat seiring kebijakan penggantian gubernur yang cenderung menguntungkan Bani Umayyah. Para veteran penaklukan melihat jabatan publik sebagai bagian dari harga diri kolektif sukunya. Ketika posisi-posisi strategis berulang kali diisi pejabat Umayyah, rasa terhempas itu berubah menjadi kemarahan terbuka. Surat-surat keluhan mulai berdatangan ke Madinah, sebagian memuat tuduhan penyalahgunaan wewenang, sebagian lagi berisi desakan agar pemerintahan kembali mengakomodasi struktur sosial Arab yang lebih berimbang.

Haekal mencatat bahwa perasaan ketidakadilan ini berjalin dengan ingatan kolektif tentang kesetaraan yang dijunjung di awal masa Nabi. Penempatan Zaid bin Haritsah, seorang mantan budak, dalam posisi terhormat di tengah elite Quraisy menjadi salah satu simbol bahwa keutamaan tidak ditentukan oleh nasab. Ketika pemerintahan Utsman justru menampilkan pola sebaliknya, sebagian masyarakat Arab memahaminya sebagai kemunduran dari prinsip etis Islam itu sendiri.

Yang terjadi kemudian adalah rangkaian protes, keluhan, dan oposisi yang tumbuh sporadis tetapi konsisten. Dari Irak hingga Mesir, ketidakpuasan ini berkumpul menjadi jaringan keresahan yang pada akhirnya menggoyang legitimasi Utsman. Dominasi Quraisy, terutama Bani Umayyah, bukan sekadar isu politik, melainkan soal identitas dan martabat antar-suku yang oleh banyak orang Arab dianggap tidak boleh dinegasikan begitu saja.

Maka, krisis yang menutup masa pemerintahan Utsman tidak berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh dari pertanyaan lama yang tidak pernah benar-benar dijawab: apakah kekuasaan Islam adalah kelanjutan tradisi suku Quraisy, atau milik seluruh Arab yang sejak awal ditawari gagasan persamaan? Ketika jawaban itu tak kunjung jelas, sejarah menunjukkan betapa cepatnya tatanan sebuah imperium muda dapat tergelincir.