PP Muhammadiyah Soroti Pentingnya Integrasi Nilai Moral dan Kebangsaan dalam Kebijakan Publik

LANGIT7.ID-Yogyakarta; Kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dan kualitas demokrasi mewarnai agenda Jagongan Akhir Tahun 2025 di Gedoeng Moehammadijah, Yogyakarta, Selasa (30/12). Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa posisi organisasi tersebut merupakan kekuatan moral yang bertanggung jawab menjaga arah republik dan melindungi hak-hak rakyat.

Sebagai organisasi yang telah berdiri selama 113 tahun, Muhammadiyah merasa wajib meluruskan penyimpangan melalui gerakan dakwah yang nyata. Busyro menegaskan, “Muhammadiyah berkewajiban mengajak kepada kebaikan melalui gerakan ilmu dan dakwah yang mencerahkan, bukan sekadar retorika,” ujar dia, dilansir dari situs Muhammadiyah, Rabu (31/12/2025).

Sorotan utama dalam refleksi akhir tahun ini tertuju pada rentetan bencana besar di Sumatera pada penghujung 2025 yang dianggap sebagai bukti kegagalan tata kelola lingkungan. Busyro menilai tragedi tersebut merupakan peringatan etis akibat kebijakan publik yang mengabaikan nilai-nilai kenabian. Ia merujuk pada pesan teologis mengenai kerusakan bumi akibat ulah manusia.

“Bencana adalah alarm dari langit agar manusia kembali memahami pesan kenabian untuk menjaga alam dan lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, spirit keagamaan harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan setiap kebijakan negara agar tidak melahirkan penderitaan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mantan Ketua KPK ini menuding praktik kekuasaan di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai akar penyebab kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial melalui produk regulasi yang bermasalah. Selain persoalan alam, integritas pemilu juga menjadi poin krusial yang harus dievaluasi secara substansial. Busyro memperingatkan agar kecacatan pada Pemilu 2024 segera dibenahi demi menyelamatkan kedaulatan rakyat di masa depan.

“Berbagai catatan dan kelemahan Pemilu 2024 tidak boleh diabaikan. Pemilu 2029 kedepannya jangan sampai menjadi lebih buruk dari Pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Evaluasi ini disebut sebagai langkah konsolidasi moral dan intelektual Muhammadiyah bersama elemen sipil untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Bagi Busyro, perlawanan terhadap kebijakan yang merusak lingkungan dan demokrasi adalah bagian dari tanggung jawab kebangsaan yang tidak bisa ditawar. Ia menutup penyampaiannya dengan menekankan pentingnya integrasi dalam menjaga negara.

“Merawat Indonesia berarti merawat keadilan, demokrasi, dan lingkungan hidup secara sekaligus,” pungkasnya.