Mengapa Penerimaan Pengungsi Palestina ke Indonesia Harus Dikaji Secara Hati-Hati
tim langit 7Rabu, 14 Januari 2026 - 10:16 WIB
LANGIT7.ID-Yogyakarta; Wacana relokasi pengungsi Palestina ke Indonesia dinilai berisiko memperkuat agenda pengosongan wilayah oleh pihak pendudukan. Hal ini menjadi poin utama yang dibahas dalam Guest Lecture bertajuk “Life Under Siege: Resistance & Hope of Palestine” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (13/1).
Strategi sistematis untuk mengusir masyarakat Palestina dari tanah airnya menjadi perhatian serius President Al-Quds University, Imad Abu Kishek. Menurutnya, pemindahan warga sering kali dibungkus seolah-olah sebagai solusi kemanusiaan, padahal merupakan bagian dari upaya pengosongan wilayah.
“Sejak awal, strategi yang dijalankan adalah penggantian masyarakat Palestina dari tanahnya. Strategi ini dirancang secara sistematis, dan relokasi sering kali membuat pengosongan wilayah seolah-olah sebagai solusi kemanusiaan,” tegas Imad, dilansir dari situs Muhammadiyah, Rabu (14/1/2026).
Imad memaparkan bahwa migrasi paksa ini tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui penciptaan tekanan berlapis. Warga Gaza maupun Tepi Barat dihadapkan pada kondisi hidup yang tidak manusiawi melalui pembatasan mobilitas, pengetatan administratif, tekanan ekonomi, hingga kriminalisasi kehidupan sipil agar mereka merasa tidak punya pilihan selain pergi.
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Ekonomi Politik Internasional UMY, Faris Al-Fadhat, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merespons isu penerimaan pengungsi Palestina di tanah air. Faris menekankan pentingnya melihat konteks sejarah dan politik secara menyeluruh dalam setiap kebijakan relokasi.
“Pendekatan kemanusiaan harus dibaca secara utuh. Jika tidak hati-hati, relokasi justru bisa memperkuat agenda politik pengosongan Palestina yang selama ini dikhawatirkan,” jelas Faris.
Praktik pengusiran halus ini, menurut Imad, cenderung jarang dikritisi secara mendalam oleh media internasional yang lebih sering memposisikan relokasi sebagai jalan keluar instan.
“Dalam konteks global, praktik ini jarang dikritisi secara mendalam dalam media Internasional. Relokasi kerap diposisikan sebagai jalan keluar, tanpa melihat dampak berkelanjutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Palestina di tanahnya sendiri,” pungkas pakar kebijakan publik tersebut.
Meski ditekan dengan berbagai cara, masyarakat Palestina tetap menunjukkan resistensi yang kuat. Ikatan historis, sosial, serta keyakinan yang mendalam terhadap tanah air menjadi alasan utama mengapa mereka memilih bertahan di tengah kondisi yang tidak berkelanjutan.