UGM Bangun 550 Unit Huntara dari Kayu Hanyut Bagi Penyintas Bencana di Aceh

LANGIT7.ID-, Aceh - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan inisiatif lanjutan dengan menyiapkan hingga 550 unit hunian sementara (huntara) berbasis pemanfaatan kayu hanyut. Program ini menyusul dari pengalaman awal membangun 100 unit huntara bagi penyintas bencana di Aceh.

Pembangunan huntara ini terus diperluas seiring kebutuhan mendesak masyarakat untuk keluar dari tenda darurat. Pendekatan pemanfaatan material lokal dipilih agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kondisi lapangan.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UGM dalam mendukung pemulihan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi keluarga penyintas.

Salah satu Tim UGM, Ashar Saputra mengungkapkan kebutuhan pembangunan 550 huntara berangkat dari kondisi riil kerusakan permukiman warga di Aceh. Di Desa Geudumbak saja, tercatat sekira 430 rumah mengalami rusak berat hingga hancur akibat banjir.



Baca juga: Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian Bagi Warga Terdampak Bencana di Pidie Jaya, Rp600 Ribu Per Bulan

Dari jumlah tersebut, 330 unit hunian sementara direncanakan dibangun dengan dukungan penyediaan dan pengolahan kayu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, 120 unit lainnya direncanakan untuk wilayah Aceh Tamiang dengan dukungan BNPB dan Kementerian Kehutanan.

"Inisiatif ini bertujuan memindahkan penyintas dari tenda yang kurang layak ke rumah yang sehat, aman, dan dapat menjalankan fungsi sebagai rumah keluarga," ujar Ashar, mengutip dari laman resmi UGM, Jumat (16/1/2026).

Dalam program ini UGM turut menggandeng Rumah Zakat yang berperan sebagai donor sekaligus mitra yang terlibat langsung dalam penyediaan dan pelatihan tenaga tukang lokal.

Skema kerja dirancang agar warga terdampak dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan bersama pemilik rumah dan warga sekitar. Melalui pendekatan ini, roda ekonomi warga mulai bergerak kembali melalui skema uang lelah bagi para tukang.

"Rumah Zakat mendukung pembentukan kelompok tukang yang bekerja bersama warga, sementara UGM berkontribusi melalui teknologi rumah yang aman, sehat, cepat dibangun, dan mudah dibuat," jelas Ashar.

Sementara itu, menurut Ashar, peran BNPB dan Kementerian Kehutanan menjadi kunci dalam penyediaan material utama berupa kayu hanyut. Kayu yang tersedia pascabencana dimanfaatkan agar tidak terbuang dan mengalami penurunan kualitas. Semakin cepat kayu diolah, semakin baik kualitas material yang dapat digunakan untuk hunian. Kayu yang mengalami kerusakan tetap dapat dimanfaatkan dengan pemilahan bagian yang masih layak.

"Harapannya pemanfaatan kayu bisa dipercepat karena jika terlalu lama dibiarkan, kayu berpotensi rusak meski sebagian masih dapat diselamatkan," katanya.

Dari sisi desain, huntara berbasis kayu ini dirancang dengan ukuran 6 x 6 meter. Desain tersebut mengakomodasi dua kamar tidur yang bersifat privat, satu ruang multifungsi untuk dapur atau ruang keluarga, serta satu teras.

Ashar menjelaskan kebutuhan material kayu diperkirakan sekitar 4 meter kubik untuk rumah tanpa lantai panggung dan sekitar 5 meter kubik untuk rumah dengan lantai panggung. Material yang perlu didatangkan dari luar lokasi meliputi atap galvalum serta paku, baut, dan mur.

"Sebisa mungkin material kayu diambil dari lokasi terdekat, sementara bahan pendukung lainnya disuplai dari luar," ungkap Ashar.

Baca juga: 600 Unit Pertama Rumah Hunian Aceh Tamiang Dibangun, Berbagai Fasilitas Tersedia

Pembangunan satu unit huntara idealnya dikerjakan oleh enam orang yang terdiri dari dua tukang utama dan empat warga sebagai pembantu tukang. Dalam skenario awal, pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu empat hari.

Untuk mempercepat pembangunan, skema kerja paralel diterapkan melalui pembentukan 15 kelompok tukang. Dengan skema ini, 15 rumah dapat dibangun secara bersamaan dalam satu waktu. Warga lainnya berperan dalam pemotongan, pengolahan, dan distribusi kayu sesuai kebutuhan masing-masing unit.

Ke depan, Ashar menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemulihan pascabencana. Kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada hunian, tetapi mencakup air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Pemulihan infrastruktur dasar perlu berjalan seiring agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

UGM mendorong agar setiap pihak yang terlibat dapat berkontribusi sesuai kebutuhan lapangan. "Hunian menjadi pintu masuk, tetapi fasilitas pendukung seperti sekolah dan layanan kesehatan juga perlu segera disiapkan," tutup Ashar.