MUI Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace Karena Dinilai Abaikan Palestina

LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah Indonesia diminta segera meninjau ulang hingga menarik diri dari keanggotaan Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan semangat pembelaan terhadap Palestina. Desakan tersebut disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memandang forum gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut sebagai bentuk neokolonialisme dan tidak berpihak pada keadilan.

Isu biaya keanggotaan dan struktur organisasi menjadi poin krusial yang disorot oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis. Ia menganggap partisipasi Indonesia dalam forum yang juga beranggotakan Perdana Menteri Israel Netanyahu tersebut sebagai sebuah kejanggalan, mengingat status Israel sebagai pihak yang melakukan penjajahan.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya dikutip, Kamis (29/1/2026).

Kiai Cholil menjelaskan bahwa komposisi anggota Board of Peace sangat bermasalah karena tidak melibatkan negara Palestina sama sekali. Selain itu, ia menyayangkan adanya beban biaya bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari forum tersebut.

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.

Mengenai mekanisme pendanaan keanggotaan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menyarankan agar Presiden RI Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas. "Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, memberikan peringatan mengenai risiko legitimasi moral yang bisa muncul akibat keanggotaan ini. Ia menilai skema yang ditawarkan Trump merupakan "perdamaian semu" yang justru berpotensi mengukuhkan kolonisasi atas tanah Palestina.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto.

Prof Sudarnoto memandang Board of Peace memiliki kecacatan mendasar dalam memposisikan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan yang harus bertanggung jawab secara hukum internasional.

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.

Meskipun menghormati niat baik pemerintah dalam upaya perdamaian global, MUI mengingatkan agar Indonesia tetap menjaga garis merah dalam setiap diplomasi internasional. Partisipasi tanpa prinsip yang kuat dikhawatirkan hanya akan mengalihkan fokus perjuangan kemerdekaan menjadi sekadar stabilitas kawasan.

"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.

Sebagai penutup, MUI menekankan bahwa dalam nilai kemanusiaan dan Islam, perdamaian hanya bisa dianggap sah jika hak-hak rakyat Palestina telah dipulihkan sepenuhnya.

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," kata dia.