Pemerintah Mendorong Hak Penerbit dan Kompensasi Adil Bagi Industri Media

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai bahwa Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial bukan ancaman karena menggantikan wartawan. Melainkan yang menjadi ancaman utama adalah praktik pengambilan nilai jurnalisme tanpa pengembalian yang adil.

Nezar Patri lebih lanjut menjelaskan, konten media diserap oleh platform dan mesin AI, lalu disajikan kembali dalam bentuk ringkasan. Dengan adanya hal ini, media kehilangan trafik, pendapatan, dan posisi strategisnya sebagai rujukan publik.

"Ancaman terbesar jurnalisme hari ini bukan wartawan digantikan oleh artificial intelligence, tetapi nilai jurnalisme diekstraksi tanpa pengembalian yang adil kepada media," kata Nezar Patria dalam rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional, mengutip laman Kemkomdigi, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: Momen Peringatan HPN 2026, Menkomdigi Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman

Menurutnya, disrupsi AI menyentuh seluruh rantai ekosistem media. Sehingga dampaknya tidak hanya pada ruang redaksi, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima masyarakat.

"Proses jurnalistik yang berbasis verifikasi dan kerja lapangan tergerus oleh konsumsi ringkasan instan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ringkasan mesin tidak setara dengan karya jurnalistik. Jurnalisme menghadirkan konteks, disiplin verifikasi, dan wajah manusia di balik peristiwa.

"Yang dibaca publik akhirnya bukan karya jurnalistik, melainkan ringkasan mesin. Di situ banyak nuansa dan kemanusiaan yang hilang," ujarnya.

Masa depan media ditentukan oleh jurnalisme yang tidak bisa direplikasi mesin seperti liputan lapangan, investigasi, dan cerita komunitas menjadi pembeda di tengah banjir konten sintetis.

"Jika media hanya bergantung pada platform tanpa kekhasan, kita akan diseragamkan oleh mesin kecerdasan buatan," katanya.

Baca juga: Hari Pers Nasional 2026: Pesan Muhaimin Agar Teknologi Tidak Menggantikan Nurani Jurnalis

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kehadiran negara dalam menjaga ekosistem informasi publik.

Kebijakan hak penerbit, transparansi penggunaan konten oleh teknologi AI, serta prinsip kompensasi yang adil bagi industri media menjadi bagian dari arah kebijakan digital nasional.

"Langkah ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan melindungi hak publik atas informasi yang utuh dan dapat dipercaya," tegas Wamen Komdigi.