Sinergi Kakanwil Kemenkumham Kalbar Perkuat Ekosistem Halal Melalui National Halal Fair 2026

LANGIT7.ID-Pontianak; Sinergi penguatan ekonomi syariah dan stabilitas sistem pembayaran di Kalimantan Barat resmi dimulai melalui Kick-Off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) serta National Halal Fair (NHF) 2026. Perhelatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat ini berlangsung di Masjid Raya Mujahidin pada Kamis (19/02). Fokus utama kegiatan ini adalah menjamin ketersediaan uang layak edar serta memperluas ekosistem produk halal menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.

Upaya menjaga kelancaran transaksi masyarakat menjadi prioritas seiring potensi lonjakan kebutuhan uang tunai pada momentum hari besar keagamaan. Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan layanan penukaran uang melalui kas keliling dan aplikasi pemesanan. Selain distribusi fisik, masyarakat juga diedukasi untuk memperlakukan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan didorong menyeimbangkan penggunaan transaksi non-tunai.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, membuka acara tersebut dengan memberikan penekanan pada aspek pelayanan. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa program SERAMBI & NHF 2026 merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memastikan kecukupan uang Rupiah dalam kondisi layak edar selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

Langkah strategis ini turut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SERAMBI dan NHF 2026 merupakan bagian dari program strategis nasional untuk memastikan ketersediaan uang layak edar, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, serta mendukung kelancaran transaksi selama Ramadan dan Idul Fitri.

Pemerintah Provinsi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga fokus pada empat pilar utama guna menjaga daya beli warga, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi publik. Sebagai bentuk intervensi langsung terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok, agenda ini juga menghadirkan Operasi Pasar Murah (OPM) bagi masyarakat.

Sektor ekonomi syariah turut diperkuat melalui Halal Fair yang bertujuan mendorong potensi besar Kalimantan Barat di bidang fesyen muslim, makanan olahan, hingga kosmetik. Bank Indonesia bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terus mengupayakan percepatan digitalisasi transaksi serta peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Sejumlah pejabat daerah turut menghadiri seremoni ini, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora. Keikutsertaan instansi terkait akan berlanjut pada 9-12 Maret mendatang dalam bentuk layanan umum terpadu. Selain sektor UMKM dan perpajakan, Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar serta Badan Amil Zakat Nasional dijadwalkan hadir memberikan pelayanan publik secara sinergis dalam rangkaian kegiatan tersebut.