Penguatan 'Natural Hedge' Melalui Keunggulan Komparatif Indonesia

Oleh: Nurkhamid Alfi, Mantan Chief Representative Zelan Holdings Malaysia, Alumnus FT Universitas Muhammadiyah Solo

LANGIT7.ID-Pada tulisan yang berjudul "Memanfaatkan Krisis Harga Minyak: Penguatan Sektor 'Natural Hedge' Indonesia, Prof.Didik J Rachbini, Ph.D, yang dimuat di langit7.id, (Kamis, 9 April 2026) menyatakan bahwa dalam menghadapi krisis harga minyak akibat perang AS-Israel vs Iran, Indonesia memiliki keunggulan struktural dalam sektor berbasis sumber daya alam karena sektor ini mampu berperan sebagai "sock absorber" saat terjadi energi global. Sektor-sektor tersebut menurut Prof.Didik terdiri dari gas alam, minyak bumi, pertambangan batubara, nikel, timah, bauksit, maupun minyak sawit, yang semuanya itu sebagai sumber komoditas ekspor dengan harga yang ikut naik.

Memang telah terbukti pada Pemerintahan - Pemerintahan sebelumnya, bahwa sektor-sektor itu menjadi "penyelamat" setiap terjadi kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan APBN tertekan karena penambahan subsidi fiskal dan pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar.

Namun komoditas di atas tidak bisa dipakai sebagai transformasi ekonomi jangka panjang. Saat ini Indonesia termasuk net importir minyak. Ekspor gas dan minyak bumi sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber devisa negara. Sedangkan ekspor batubara tidak akan terlalu lama berlangsung. Hal ini berkenaan dengan kesepakatan dunia bahwa mulai tahun 2050 dimulainya penggunaan energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT). Artinya, semua pembangkit listrik berbahan bakar batubara di dunia ini diberhentikan.

Sementara itu, komoditas tambang seperti nikel, timah, dan lainnya harganya fluktuatif. Tidak menentu.

Oleh sebab itu, fondasi transformasi ekonomi Indonesia jangka panjang tidak bisa lagi bertumpu pada komoditas yang disebutkan di atas tadi. Melainkan harus memanfaatkan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Baca juga: Memanfaatkan Krisis Harga Minyak: Penguatan Sektor 'Natural Hedge' Indonesia

Pertama, memanfaatkan keluasan area dengan membangun listrik EBT bersumber energi surya untuk diekspor ke negara tetangga, khususnya Singapura.

Dalam dokumen Charting Energy Transition 2050 pada Maret 2022, Singapura merencanakan dekarbonisasi melalui tiga skenario geopolitik dan kemajuan teknologi. Yakni: melalui impor listrik, pemanfaatan hidrogen, dan nuklir.

Mengapa Singapura impor listrik EBT...? Secara geografis, Singapura tidak akan mampu memproduksi EBT dari surya karena ketiadaan lahan. Energi angin juga tidak cukup kapasitasnya. Dan Energi air tidak punya.

Padahal kebutuhan energi listriknya sangat besar. Pada tahun 2025 lalu, total energi terpasang Singapura sekitar 80.000 MW yang sebagian besar bersumber pada gas.

Jika Indonesia mampu mengekspor EBT bersumber dari energi surya sejumlah lima puluh persen dari total kebutuhan Singapore, berarti nilai ekspor Indonesia akan naik tinggi. Karena nilai ekspor 40.000 MW atau sekitar 288 milyar Kwh. Jika tarif EBT di pasaran internasional sebesar USD 0,12 per Kwh, maka Indonesia akan menerima USD 34,5 miliar setara Rp.587,5 triliun per tahun. Jumlah ini sekitar 15% dari APBN 2026.

Lahan yang dipakai untuk EBT energi surya sangat banyak di Sumatera, khususnya kepulauan Riau. Untuk itu, Pemerintah harus segera menugaskan PLN untuk melakukan persiapan.

Keunggulan komparatif kedua adalah mengoptimalkan letak geografis Selat Malaka.

Tidak kurang dari 100.000 kapal melintas di Selat Malaka, membawa perdagangan dunia yang bernilai triliunan dolar (bukan rupiah). Namun hampir sebagian besar lalu lintas dikontrol oleh Singapura dan Malaysia, termasuk: pelayanan pengisian bahan bakar kapal, pemanduan navigasi, maupun pelabuhan transshipment. Padahal, Indonesia mempunyai wilayah perairan terluas dibandingkan kedua negara tersebut, melalui garis pantai panjang di Sumatera bagian timur yang langsung menghadap jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut. Bagaimana ini terjadi?

Indonesia kalah bersaing dengan kedua negara tersebut dalam berkompetisi menarik kapal-kapal bersinggah karena tidak efisien. Sampai sekarang infrastruktur pelabuhan tidak sepadan dengan yang dipunyai Singapura dan Malaysia. Pelabulan Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang diproyeksikan sebagai transshipment port untuk hub internasional masih belum sempurna fasilitasnya. Begitu juga pelabuhan Belawan dan Dumai.

Malaysia bahkan pada 2008 telah menambah pelabuhan baru disamping Port Klang di Selangor. Namanya: Tanjung Pelepas Port di Johor Bahru. Letaknya dekat Singapura, diharapkan Pelabuhan ini mampu bersaing dengan PSA Singapore.

Sektor maritim Singapura secara keseluruhan menghasilkan USD 25 miliar (setara Rp.425 triliun) pertahun. Equal dengan 11% total APBN.

Visi "poros maritim dunia" yang didengungkan sejak Presiden Abdurrahman Wahid harus tidak berhenti pada slogan. Tetapi diimplementasikan secara serius dalam membangun fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.

Keunggulan komparatif ketiga adalah bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif saat ini sangat banyak. Hal ini menjadi sumber devisa dari remitansi jika mampu dimobilisi menjadi Pekerja Migran (PMI) ke negara lain yang saat ini banyak krisis populasi. Namun cara penanganannya tidak bisa seperti saat ini. Dimana, Indonesia hanya mampu meng-ekspor PMI non-skill.

Oleh sebab itu program LPDP kementerian keuangan diarahkan pada beasiswa mahasiswa berprestasi ke luar negeri untuk selanjutnya bekerja di luar negeri sebagai profesional.

Pemerintah akan mempunyai dua keuntungan sekaligus: (1) penerimaan remitansi atau pengiriman uang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspor PMI non-skill. India mampu menerima remitansi USD 120 miliar per tahun atau Rp.2,040 triliun berdasarkan laporan keuangan Bank Dunia. Pekerja Migran India rata-rata bekerja di level managerial. Sedangkan Indonesia hanya menerima USD14,47 miliar atau Rp.246 triliun; (2) Sebagai agen pemasaran produk Indonesia di instansi dimana para profesional itu bekerja. Karena mereka rata-rata terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dari ketiga keunggulan komparatif di atas itu, jika dibangun secara serius oleh Pemerintah, maka transformasi ekonomi jangka panjang mempunyai fondasi yang baik karena penerimaan negara dalam bentuk dolar atau valuta asing lainnya.

Tentu saja ekspor komoditas lainnya, dan masuknya investasi asing, sangat penting dalam memperkuat strategi hedging. Wallahu'alam(*)