Oleh: Prof Dr Bambang SetiajiLANGIT7.ID-Tekanan fiskal kita memang sangat berat, terutama pembayaran terkait hutang yaitu bunga dan pokok yang jatuh tempo kurang lebih 1350 triliun yaitu bunga utang 500 triliun dan sisanya pembayaran pokok utang, atau sekitar 37 persen. Rasio pengeluaran terkait hutang ini merupakan yang tertinggi dibanding awal pemerintahan sebelumnya 2015 sebesar 19 persen, 2020 sebesar 30 persen, dan sekarang 37 persen. Artinya ruang fiskal yang bisa untuk membangun dan melaksanakan program sosial makin sempit.
Pemerintah menanggung dampak hutang pandemi 2020 dan sekarang menghadapi dampak perang. Untuk mengatasi masalah ini tentu pemerintah melakukan refinancing dengan menerbitkan surat utang baru. Dengan program subsidi dan program sosial yang besar, meliputi subsidi energi, subsidi pupuk, dan MBG, maka untuk memenuhi kebutuhan ini setidaknya pemerintah harus menarik hutang baru hampir 1400 triliun, dengan rincian membayar bunga hutang 500 T, membayar pokok hutang 850 T.
Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pengeluaran Subsidi dan Bansos: Pertarungan Ekonomi Konvensional dan KerakyatanTugas pemerintahan baru sekarang hanyalah menjadi juru bayar hutang lama untuk membangun banyak infrastruktur dan mengatasi pandemi Covid-19. Tetapi dengan refinancing atau menutup kewajiban utang lama dengan utang baru apakah cukup untuk membiayai program baru khususnya MBG dan mempertahankan subsidi energy dan pupuk dengan adanya perang di Timur Tengah.
Dampak dari penarikan utang ini tentu dengan meningkatkan suku bunga dan bersaing dengan perbankan menyerap uang yang ada di masyarakat seperti dana pensiun dan dana masyarakat yang lain. Dengan suku bunga tinggi perbankan bisa main aman dengan menempatkan uangnya dengan meminjami pemerintah daripada kepada sektor swasta.
Sektor swasta sendiri menghadapi kesulitan usaha dengan beban pajak tinggi tetapi prospek usaha atau daya beli masyarakat yang berkurang. Perpaduan antara bunga tinggi dan prospek usaha atau kesempatan berusaha yang terbatas, menyebabkan penyerapan tenaga kerja akan berkurang.
Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Daya Tahan Krisis - Ekonomi KitaBayangkan angkatan kerja dalam keluarga keluarga katakanlah rata rata yang seharusnya bekerja 3 orang terhambat menjadi hanya 2 orang, maka pendapatan keluarga keluarga akan turun dan itu menyebabkan prospek usaha nasional melemah.
Ditambah orientasi serba negara yang meningkat akhir akhir ini, penugasan atau peran swasta menurun membuat lingkaran yang suram. Kebutuhan non pangan yang merupakan partisipasi industri tentu akan berkurang. Industri sandang yang banyak menjadi tumpuan masyarakat terasa suram, karena stok sandang di keluarga tidak mendesak atau dapat ditunda, sementara permintaan sandang karena pengaruh mode banyak dipenuhi outlet asing.
Prospek ekonomi umum berkutat pada bahan pangan, juga MBG yang seharusnya merupakan preferensi leksikografik atau kebutuhan yang seharusnya sudah lewat, supaya ekonomi move on kepada industri maju. Perang Timur Tengah juga menyadarkan kita bahwa Iran sebagai salah satu negara muslim ternyata menguasai teknologi maju yang selama ini kita mengira Turki dan Indonesia.
Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Ketika Kerugian Ekonomi Lebih Menonjol daripada Hilangnya NyawaSuasana berkutat di meja makan masih membayangi ekonomi kita. Lulusan sarjana menjadi terasa over education disebabkan oleh kurang berkembangnya industri dan swasta. Pemerintah perlu lebih menyadari kemajuan kedepan harus menguatkan industri dan swasta adalah motor industri.
Terganggunya swasta mulai dari matinya perguruan tinggi swasta di tengah meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi, melemahnya sektor keuangan swasta kecil menengah dan industri non pangan swasta adalah lonceng berbahaya bagi kemajuan. Laissez faire, biarkan kami bekerja, karena hanya swasta yang memungkinkan masuk di sektor sektor yang rumit, sehingga menjadi menyeluruh dan kuat.
Pemerintah juga harus memahami perilaku ikhlas yaitu situasi rakyatnya lebih maju dari dirinya. (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)
(lam)