Ekonom Paramadina Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal

LANGIT7.ID-Jakarta; Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Namun PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan bahwa tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung. “Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya,” ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported. Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.

Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar. “Jika DSI diposisikan sebagai eksportir tunggal, saya melihat kebijakan ini akan sulit dijalankan dan berpotensi gagal. Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional,” katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA seperti yang akan dijalankan Indonesia. “Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu,” ujarnya.

Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurutnya, di Arab Saudi, perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali.

“Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal,” jelasnya.

Hal serupa terjadi di China. Menurut Wijayanto, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung. “Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha. “Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga. “Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata Wijayanto.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.

“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

“Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia,” tandasnya. (*)