Paparkan Sejarah Hari Santri, Ketua DDII: Pesantren Didirikan untuk Lahirkan Pejuang

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr. Adian Husaini, menyebut kehadiran pesantren di Indonesia tidak terlepas dari alat perjuangan melawan penjajah. Di Jawa, setelah perang Diponegoro pada 1830 M, gerakan pendirian pesantren di berbagai pelosok terjadi.

“Ketika Belanda menerapkan politik etis, maka tokoh-tokoh Islam melawan penjajahan itu dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam,” kata Adian Husaini dalam webinar Peringatan Hari Santri Nasional secara daring, Kamis malam (21/10/2021).

Tokoh yang paling konsisten dalam berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajah adalah para ulama. Misalnya Syekh Yusuf al-Makassari (1037-1111 H/1627-1629 M). Ulama terkenal ini tidak hanya mengajar dan menulis kitab-kitab keagamaan, tetapi juga memimpin pasukan melawan penjajah Belanda.

Baca Juga: Pesan Gus Mus untuk Santri: Ingat Jati Diri dan Miliki Ruh Dakwah

Pada 1683, setelah Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, Syekh Yusuf memimpin sekitar 14 ribu pasukan di hampir seluruh daerah Jawa Barat. Menurut satu versi, Syekh Yusuf ditangkap setelah komandan pasukan Belanda, Van Happel, berhasil menyusup ke markas Syekh Yusuf, dengan menyamar sebagai seorang muslim dengan pakaian Arab.

Syekh Yusuf lalu dibuang ke Srilanka dan Afrika Selatan untuk mengurangi pengaruhnya. Tapi justru kedua tempat itu, Syekh Yusuf berhasil mengembangkan Islam dengan mengajar dan menulis. Usaha Belanda mengkristenkan Syekh Yusuf juga gagal.

“Perjuangan para ulama ini menjadi latar belakang Peringatan Hari Santri. Lebih spesifik, 22 Oktober sebagai penanggalan Hari Santri bertepatan dengan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari,” kata Adian Husaini.

Namun patut dicatat, KH Hasyim Asy’ari saat mengeluarkan Resolusi Jihad bukan sekadar Rais Am Nahdlatul Ulama (NU), dia juga sebagai Ketua Majelis Syura Masyumi. Masyumi pada waktu itu merupakan perhimpunan berbagai organisasi Islam. Sehingga fatwa Jihad ini dikeluarkan, respon dari umat Islam sangat luar biasa.

Baca Juga: Melacak Asal-usul dan Makna Kata Santri

Koran Kedaulatan Rakyat edisi No.26 tahun ke-I, Jumat Legi, 26 Oktober 1945 mewartakan 60 juta kaum muslimin siap berjihad fi sabilillah. Koran itu secara jelas menyebut perang di jalan Allah untuk menentang penjajahan di bawah naungan Partai Masyumi sebagai wadah perjuangan politik umat Islam.

Salah satu isi Resolusi Jihad itu adalah permohonan kepada pemerintah untuk menentukan sikap dan tindakan nyata menentang segala hal yang membahayakan kemerdekaan Indonesia dan agama. Resolusi itu juga meminta pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat ‘sabililah’ untuk tegaknya Negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.

“Sejak dulu para ulama mendirikan pondok pesantren untuk menyiapkan kelahiran para mujahidin. Ketika saatnya pemimpin tertinggi umat Islam kala itu, KH Hasyim Asy’ari menyerukan Resolusi Jihad itu disambut luar biasa,” ucap Adian Husaini.

Tokoh-tokoh ulama itu selalu melawan penjajah. Hal ini bisa dilihat dari dasar-dasar penetapan KH Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres no.657 tahun 1961. Pertama, KH Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berjuang.

Kedua, dengan organisasi Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan telah memberikan ajaran Islam kepada bangsa. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dengan dasar iman.

Pondok pesantren sebagai kaderisasi mujahid ini juga diakui oleh Muhammad Natsir. Dalam buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Natsir mengatakan, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi merupakan peran yang penting dalam perjuangan nasional.

“Jadi, pesantren bukan hanya sekadar lembaga pendidikan yang bersifat biasa-biasa saja. Pesantren dilahirkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia,” tutur Adian Husaini.