Beri Bantuan Tunai untuk 60 Juta Jiwa, dengan Tambahan Daging, Susu, Telur, dan Unggas

LANGIT7.ID-Mesir; Mesir bersiap melakukan perombakan besar-besaran terhadap salah satu program bantuan pangan terbesar di Afrika. Rencananya, sistem alokasi barang bersubsidi tetap akan diubah menjadi bantuan berbasis tunai, sekaligus memperluas jenis bahan pangan yang tersedia bagi sekitar 60 juta orang.

Daftar bahan pangan yang diperluas akan mencakup daging, biji-bijian, teh, susu, lentil, telur, kacang-kacangan, dan unggas, di samping kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan pasta yang selama ini sudah tersedia melalui sistem kartu jatah (kupon) negara.

Kabinet Mesir mengumumkan rencana ini pada Rabu (19/8) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kendali lebih besar kepada rumah tangga dalam memilih kebutuhan belanja mereka, sekaligus mengurangi pemborosan dan kebocoran dalam rantai distribusi.

Dalam sistem yang berjalan saat ini, setiap penerima manfaat mendapatkan jatah sebesar 50 pound Mesir (sekitar Rp12.500) setiap bulan melalui kartu ransum. Jatah tersebut hanya bisa dibelanjakan untuk sejumlah barang bersubsidi terbatas di gerai-gerai yang ditunjuk negara.

Menteri Pasokan dan Perdagangan Dalam Negeri, Sherif Farouk, mengatakan bahwa para penerima manfaat akan menerima nilai tunai dari barang tersebut, bukan alokasi barang fisik tetap. Hal ini diharapkan meningkatkan kemampuan mereka memilih produk sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Namun, pemerintah belum mengumumkan kapan sistem baru ini akan dimulai, berapa besaran yang akan diterima setiap penerima, atau apakah pembayaran akan disesuaikan secara berkala mengikuti perubahan harga pangan.

Belum jelas pula apakah transisi ini akan dimulai secara nasional atau melalui program percontohan di wilayah tertentu.

Overhaul Subsidi yang Sensitif Secara Politik di Mesir

Perubahan yang direncanakan ini merupakan penyesuaian besar terhadap sistem bantuan pangan yang selama puluhan tahun telah membentuk kebijakan sosial dan ekonomi Mesir.

Program kartu ransum Mesir mencakup lebih dari separuh populasi negara. Sementara itu, skema roti bersubsidi terpisah melayani sekitar 70 juta orang, menjadikannya salah satu program terbesar di dunia.

Pemerintah mengimpor antara 4 hingga 5 juta ton gandum setiap tahun untuk mendukung produksi roti. Mesir termasuk salah satu importir gandum terbesar di dunia, sehingga tagihan pangan mereka sangat rentan terhadap harga global, pergerakan mata uang, dan gangguan yang memengaruhi eksportir utama.

Pengumuman terbaru kabinet tidak menyebutkan bahwa roti bersubsidi akan segera menjadi bagian dari skema transfer tunai. Dengan demikian, program tersebut tetap terpisah kecuali pemerintah memberikan rincian lebih lanjut.

Perdana Menteri Mostafa Madbouly sebelumnya menyatakan bahwa Mesir berniat memulai transisi dari subsidi barang ke transfer tunai selama tahun fiskal yang berakhir pada Juni 2027.

Pemerintah pertama kali mengumumkan rencana transisi ini beberapa tahun lalu, tetapi implementasinya berulang kali tertunda. Subsidi pangan merupakan isu yang sangat sensitif secara politik di Mesir, di mana upaya pengurangan bantuan sebelumnya pernah menghadapi perlawanan keras dari publik.


Inflasi Menjadi Ujian bagi Pembayaran Tunai

Perubahan ini bertujuan mengatasi kelemahan sistem saat ini, termasuk terbatasnya pilihan konsumen, kerugian distribusi, dan penyalahgunaan barang bersubsidi yang tidak sampai ke penerima yang dituju.

Bantuan berbasis tunai juga dapat mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam pembelian, pengangkutan, dan pendistribusian berbagai produk.

Namun bagi rumah tangga, nilai manfaatnya akan sangat bergantung pada apakah pembayaran mampu mengimbangi laju inflasi pangan.

Inflasi tahunan perkotaan Mesir meningkat menjadi 14,9 persen pada Juli 2026, dari 14,3 persen pada Juni, menurut Badan Pusat Mobilisasi dan Statistik Umum Mesir. Harga pangan dan minuman di perkotaan delapan persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, meskipun sedikit turun dari Juni.

Tanpa penyesuaian berkala, pembayaran tunai tetap akan kehilangan daya belinya saat harga naik. Subsidi barang memberikan perlindungan karena pemerintah menyerap sebagian kenaikan biaya produk yang disubsidi.

Mesir belum menjelaskan seberapa sering nilai tunai akan direvisi atau apakah pembayaran akan dikaitkan dengan harga barang dalam program tersebut.

Keputusan ini akan menjadi faktor kunci apakah reformasi ini benar-benar memberikan pilihan lebih bermakna bagi rumah tangga, atau sekadar mengalihkan risiko harga lebih besar kepada konsumen.


Pemerintah Tingkatkan Anggaran Bantuan Pangan

Mesir telah mengalokasikan 175,3 miliar pound Mesir (sekitar Rp43,8 triliun) untuk komoditas pangan bersubsidi dalam anggaran 2026/27.

Alokasi ini 10 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menurut Kementerian Keuangan, dan merupakan bagian dari 832,3 miliar pound Mesir (sekitar Rp208 triliun) yang dianggarkan untuk subsidi dan program perlindungan sosial.

Tambahan 55,3 miliar pound Mesir (sekitar Rp13,8 triliun) dialokasikan untuk program termasuk Takaful dan Karama, skema transfer tunai terarah Mesir bagi rumah tangga rentan. Program ini mendukung sekitar 4,7 juta keluarga, atau sekitar 17 juta orang.

Pemerintah juga memberikan hibah pangan luar biasa pada awal 2026. Sekitar 10 juta kartu ransum yang memenuhi syarat, mencakup hampir 25 juta orang, menerima tambahan 400 pound Mesir (sekitar Rp100.000) per bulan selama dua bulan.

Bantuan sementara ini memungkinkan rumah tangga memilih dari produk seperti gula, beras, minyak goreng, dan pasta.

Pengalaman itu mungkin menjadi model bagi pemerintah dalam transisi yang lebih luas, meskipun skema permanen akan jauh lebih besar cakupannya.


Reformasi Ekonomi di Tengah Tekanan Rumah Tangga

Perombakan subsidi ini terjadi di tengah upaya pemerintah mengurangi tekanan fiskal sekaligus melindungi rumah tangga dari dampak reformasi ekonomi.

Mesir saat ini menjalankan program senilai $8 miliar (sekitar Rp124,8 triliun) bersama Dana Moneter Internasional (IMF), di mana mereka mengadopsi nilai tukar yang lebih fleksibel dan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan belanja publik.

Depresiasi mata uang Mesir telah meningkatkan biaya lokal untuk impor gandum, bahan bakar, dan komoditas lainnya. Meskipun inflasi telah turun tajam dari level rekor pada 2023, harga masih tetap tinggi bagi banyak rumah tangga.

Pemerintah berpendapat bahwa penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran akan memastikan bantuan sampai ke mereka yang membutuhkan sekaligus mengurangi inefisiensi administratif.

Namun, keberhasilan program ini pada akhirnya akan bergantung pada besaran pembayaran, cara penerima dipilih, seberapa cepat alokasi merespons inflasi, dan apakah bantuan tunai mampu menjaga akses terhadap pangan pokok.(*/saf/businessinsider.africa)