LANGIT7.ID, Jakarta; -
Oleh: H Asep DjuandaKetua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Pada akhir Oktober menjelang awal November 2026, kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya. Mereka yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, politisi, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Yang lebih mengejutkan lagi, muncul dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, bahkan melibatkan sejumlah jenderal dan mantan pejabat tinggi kepolisian.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai informasi yang berkembang, serta tanpa membahas aspek hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut, tulisan ini mencoba melihat persoalan penyadapan dari sudut pandang Islam.
Bagaimana Islam memandang tindakan menyadap pembicaraan atau komunikasi seseorang tanpa sepengetahuan dan persetujuannya? Apakah tindakan tersebut dibenarkan dalam keadaan tertentu?
Larangan Penyadapan dalam Islam Dalam perspektif Islam, penyadapan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut dapat termasuk dalam kategori tajassus, yaitu mencari-cari informasi, mengorek rahasia, atau memata-matai kehidupan pribadi orang lain.
Larangan ini secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
Artinya: "
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain." (QS Al-Hujurat: 12).
Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menghormati kehormatan, privasi, dan martabat setiap manusia. Tidak dibenarkan seseorang mencari-cari rahasia atau aib orang lain hanya karena rasa ingin tahu, kebencian, kecurigaan, ataupun kepentingan pribadi.
Larangan ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW mengenai tindakan menguping pembicaraan orang lain. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menguping pembicaraan suatu kaum, sedangkan mereka tidak menyukai hal itu atau menjauh darinya, maka akan dituangkan cairan timah ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat." (HR Al-Bukhari).
Begitu kerasnya peringatan Rasulullah SAW terhadap orang yang sengaja melanggar privasi dan menguping pembicaraan orang lain.
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian saling memata-matai..." (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Hadis ini memberikan gambaran bahwa prasangka buruk sering kali menjadi awal dari tindakan mencari-cari kesalahan dan memata-matai orang lain. Islam mengajarkan agar setiap orang menjaga pikirannya dari kecurigaan yang tidak berdasar dan tidak menjadikan prasangka sebagai alasan untuk melanggar kehormatan orang lain.
Pengecualian: Demi Kemaslahatan dan Mencegah Kemudaratan
Meskipun Islam melarang tindakan tajassus, bukan berarti setiap bentuk penyadapan mutlak dilarang dalam segala keadaan.
Dalam pembahasan fikih, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan tindakan pengawasan atau penyadapan dilakukan demi melindungi kepentingan umum dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Misalnya:
1. Mengungkap dan mencegah tindak kejahatan berat, seperti terorisme, pembunuhan, dan kejahatan terorganisasi.
2. Mencegah ancaman terhadap keselamatan jiwa masyarakat dan keamanan negara.
3. Mengungkap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan besar serta membahayakan kepentingan umum.
Namun, kebolehan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menyadap siapa saja secara sewenang-wenang. Harus ada alasan yang kuat, dugaan yang dapat dipertanggungjawabkan (ghalabatuzh zhann), tujuan yang jelas, serta tidak tersedia cara lain yang lebih aman dan proporsional.
Pelaksanaannya juga harus berada dalam batas kewenangan dan pengawasan yang sah, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, politik, balas dendam, atau menjatuhkan pihak lain.
Dengan demikian, tujuan yang baik tidak serta-merta membenarkan segala cara. Islam tetap menempatkan keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap kehormatan manusia sebagai prinsip utama.
Kesimpulan: Kekuasaan Bukan Alat untuk Melanggar Amanah Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan privasi manusia. Penyadapan tanpa alasan yang dibenarkan merupakan tindakan yang dapat masuk dalam kategori tajassus dan dilarang oleh agama.
Namun, apabila dilakukan untuk mencegah kejahatan serius, melindungi keselamatan masyarakat, dan menjaga kepentingan negara, tindakan pengawasan tertentu dapat dibenarkan dengan persyaratan yang ketat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ada satu hal penting yang perlu kita renungkan: semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan amanah yang harus dijaganya.
Aparat penegak hukum, pejabat negara, maupun siapa pun yang diberi kewenangan tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kewenangan adalah amanah, bukan alat untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, ataupun mencari kelemahan orang lain.
Jangan sampai orang yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar nilai-nilai keadilan. Jangan sampai mereka yang diberi amanah untuk melindungi masyarakat malah menjadi pihak yang merusak kepercayaan masyarakat.
Islam mengajarkan bahwa kita bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan dan lakukan, tetapi juga atas apa yang kita sembunyikan dan niatkan.
Pada akhirnya, menjaga keamanan memang penting, tetapi menjaga kehormatan manusia juga merupakan kewajiban. Keduanya harus berjalan seiring dalam bingkai keadilan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Semoga kita semua, terutama mereka yang diberi amanah kekuasaan dan kewenangan, senantiasa mampu menjaga diri dari perbuatan zalim dan mempertanggungjawabkan setiap amanah di hadapan Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawab.
(zhd)