LANGIT7.ID - New Delhi; -
Pemerintah India kembali memperpanjang
larangan terhadap
Islamic Research Foundation (IRF), organisasi yang didirikan pendakwah Muslim asal India,
Dr Zakir Naik. Larangan tersebut diperpanjang selama lima tahun ke depan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum atau
Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) 1967.
Keputusan itu diumumkan Kementerian Dalam Negeri India melalui pemberitahuan resmi yang diterbitkan pada 13 November 2026.
Pemerintah India tetap menetapkan IRF sebagai organisasi terlarang atau perkumpulan yang melanggar hukum.
Baca juga: Bertemu MUI, Zakir Naik Ingatkan Posisi Umat Muslim sebagai Khairu UmmahDalam keterangannya, dikutip dari
India Today, pemerintah India menilai aktivitas IRF berpotensi mengancam kedaulatan, integritas, dan keamanan negara.
Sejumlah pernyataan serta aktivitas
Zakir Naik selaku pendiri organisasi tersebut juga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan memperpanjang larangan.
Kementerian Dalam Negeri India menyebut pidato dan pernyataan Zakir Naik dinilai bermasalah karena dianggap berpotensi memicu ketidakharmonisan di tengah masyarakat.
Pemerintah India juga menilai sejumlah pernyataannya dapat mendorong kebencian dan permusuhan di antara kelompok masyarakat yang berbeda agama.
Selain persoalan tersebut, pemerintah khawatir IRF akan kembali menjalankan aktivitasnya apabila status larangan tidak diperpanjang. Karena itu, pembatasan terhadap organisasi tersebut dianggap masih diperlukan untuk mencegah aktivitas yang dinilai mengancam keamanan nasional.
Kebijakan tersebut menjadi perpanjangan kali ketiga sejak pemerintah India pertama kali melarang IRF pada 2016.
Baca juga: Punya Bisnis Omzet Jutaan Dollar, Zakir Naik Sisihkan 51% Keuntungan untuk SedekahIslamic Research Foundation merupakan organisasi nirlaba yang didirikan Zakir Naik di Mumbai pada Februari 1991. Organisasi tersebut selama ini dikenal melalui kegiatan dakwah dan penyebaran pemahaman Islam.
Namun, IRF juga menghadapi berbagai tuduhan dari pemerintah India, di antaranya terkait dugaan penyebaran paham radikal kepada kalangan anak muda, aktivitas yang dianggap merugikan keamanan nasional, hingga dugaan keterlibatan dalam pencucian uang.
Berbagai tuduhan tersebut menjadi bagian dari persoalan hukum yang membayangi organisasi yang didirikan Zakir Naik.
(est)