Wapres Minta Peran Aktif Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Langit7, Jakarta - Indonesia perlu memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) dalam rangka mewujudukan cita-cita sebagai produsen halal terbesar di dunia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, diperlukan peran aktif seluruh elemen terkait, salah satunya perguruan tinggi, untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Keterlibatan perguruan tinggi menjadi sangat penting,” tegasnya, dalam keterangan tertulis, Jumat(5/11).

Baca juga: Di KTT COP26, Momentum PLN Tunjukkan Program Dekarbonisasi RI ke Mata Dunia

Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia, saat ini terdapat peningkatan literasi eksyar di masyarakat dari 16 persen menjadi 21 persen. Data tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang dimiliki Indonesia.

Untuk itu, kehadiran halal center di berbagai lembaga pendidikan menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah menyukseskan pengembangan ekosistem syariah.

“Kehadiran UI Halal Center bisa mempercepat pengembangan ekosistem syariah, baik industri maupun sertifikasi, dan lembaga pemeriksanya, serta penyiapan auditornya,” jelas dia.

Selain itu, Ma'ruf juga berharap agar UI Halal Center dapat merangkul UMKM di wilayahnya. Termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar UMKM memiliki kemampuan wirausaha yang baik dan produk yang berdaya saing.

Baca juga: Maruf Amin Dorong Peningkatan Layanan Publik Demi Kemajuan Dunia Usaha

Ia berharap, UI Halal Center dapat berperan aktif dalam pengembangan produk dan bisnis halal. Sehingga dapat menyiapkan auditor andal yang memahami tentang pangan serta industri halal, baik secara secara makro maupun mikro.

“Auditor harus mengerti. Tenaga ahli tapi mengerti titik-titik kritisnya di mana. Auditor halal punya tambahan pengetahuan, soal pangan dan industri,” tambahnya.

Seperti diketahui, UI Halal Center merupakan Unit Kerja Khusus yang berada di bawah koordinasi UI dan dibentuk sebagai bentuk dukungan Universitas Indonesia terhadap terbitnya Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.