Stafsus Wapres: Kualitas dan On Board Digital Tingkatkan Produk Indonesia

Langit7, Jakarta - Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi pusat produsen halal global pada 2024. Namun secara agregasi, posisi Indonesia dalam industri halal masih menduduki peringkat ke-4.

Untuk itu, diperlukan strategi serta dukungan dari pemerintah dan pihak terkait dalam mendorong produk halal Indonesia agar menjadi nomor wahid di tingkat global.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden RI, Lukmanul Hakim dalam Focus Group Discussion: Produk Halal Dalam Marketplace Global, Kamis (9/12).

Baca juga: Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Semakin Transparan

Menurutnya, untuk meningkatkan produk Indonesia di level global diperlukan kurasi pada hal kuantiti, kualiti, kontinuiti, dan on board digital. Sayangnya, hingga saat ini baru sekitar 25 persen UMKM yang masuk dalam marketplace atau pasar online.

"Hal itu dikarenakan keterbatasan pelaku UMKM yang melek digital. Untuk itu, kurasi dalam sektor digital menjadi penting, sehingga pelaku UMKM terbantu untuk masuk ke ranah digital," jelasnya.

Saat ini, baru sekitar 14 persen pelaku UMKM yang bisa masuk ke marketplace ekspor. Menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab bersama, terutama dalam global halal hub.

Lebih lanjut, pemerintah saat ini juga tengah berupaya mengadakan pergudangan di negara tujuan ekspor demi menampung produk UMKM.

"Alhamdulillah, program itu sudah masuk ke dalam Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi, nantinya kita punya gudang stok di negara tujuan ekspor," katanya.

Baca juga: Plepah, Produk Wadah Makanan yang Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Tantangan lainnya, lanjut dia, pelaku UMKM mengeluhkan persaingan harga produk di negara tujuan ekspor. Di mana hal itu cukup memberatkan produk lokal untuk bersaing di negara tujuan ekspor.

"Selain masalah kontinuiti, kualiti, dan kuantiti, materi kompetitif dalam persaingan produk internasional yakni juga termasuk masalah pricing," tambahnya.

Untuk itu, kata dia, diperlukan adanya kesepakatan perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan guna memperkecil bea masuk. "Sehingga pricing Indonesia bisa lebih kompetitif," katanya.

Baca juga: PLN Hadirkan SPKLU Pertama di Sumatera Utara