Langit7, Jakarta - Setiap elemen bangsa memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pesantren sebagai salah satu elemen bangsa memiliki peran strategis. Santri di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 4,1 juta berperan penting dalam kemajuan ekonomi nasional, khususnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM bagi para santri melalui penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan literasi para santri dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya berharap, acara “Kick Off Parade Ekonomi dan Bisnis Masyarakat Pesantren” ini akan menjadi benih pusat inkubasi bisnis syariah serta menambah wawasan bagi para santri dalam mengembangkan ide dan inovasi,” harap Wakil Presiden (Wapres), seperti dilansir dari laman resmi Setwapares, Jumat (10/12).
Baca juga: Bank Aceh Syariah Segera Berdiri di Jakarta Akhir Tahun IniLebih jauh Wapres menegaskan bahwa pondok pesantren harus ikut serta dalam upaya memberdayakan ekonomi umat.
“Pesantren yang berjumlah lebih dari 27 ribu di seluruh Indonesia harus memainkan peranan vital di bidang pemberdayaan ekonomi umat,” tegasnya.
Oleh karena itu, Wapres menekankan peran pesantren selain sebagai tempat para santri untuk menimba ilmu, sekaligus juga berperan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.
“Saya sangat mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu ikhtiar untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: Dewas BSI: Saat Islam Kuasai Ekonomi, Keberkahan Akan DatangSelanjutnya, Wapres mengurai empat hal yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, diantaranya, pertama, kemandirian atas material produk halal, diharapkan dapat memperkuat UMKM Indonesia yang saat ini merupakan pemasok bahan baku industri halal.
Kedua, pengembangan Dana Sosial Syariah yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dapat mendorong penciptaan usaha-usaha syariah baru. Terkait wakaf, penguatan wakaf dapat dilakukan melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat.
Ketiga, pengembangan dan perluasan usaha syariah, pengembangan industri halal menjadi pull factor agar usaha mikro dan kecil syariah dapat menjadi bagian dari rantai nilai Industri Halal global. Keempat, perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar-pelaku bisnis syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan harapannya terhadap peran pesantren sebagai mediator untuk meneruskan informasi kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya juga berharap pesantren dapat mendorong karya nyata dari masyarakat pesantren untuk Indonesia serta dapat menjadi penyambung informasi dalam mensosialisasikan kebijakan ekonomi dan keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini,” harapnya.
Baca juga: Indonesia Bisa Pimpin Industri Halal Global dengan Kekayaan AlamMenteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Airlangga Hartarto menyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi membutuhkan dukungan stakeholder, termasuk Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD serta swasta, usaha besar maupun UMKM.
“Pondok Pesantren memiliki potensi secara ekonomi melalui dukungan pemerintah dan berbagai pihak saya yakin pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi Syariah, dan UMKM halal di Indonesia,” ungkapnya.
“Saya berharap koordinasi dan sinergi dapat terus dipertahankan, diperkuat, hingga diperluas guna mendukung pemberdayaan ekonomi keuangan yang berbasis pondok pesantren,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Sentra Pengembangan Ekonomi Pesantren (Spektren) Ahmad Syauqi Ma’ruf Amin yang biasa akrab dipanggil Gus Syauqi menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi diperlukan dalam membangkitkan ekonomi syariah.
“Semangat Spektren adalah membangun kolaborasi yang berbasis pesantren. Jadi Pesantren ini menjadi basis, bukan hanya pesantrennya saja, tetapi bagaimana pesantren ini mampu mendampingi masyarakat sekitar pesantren juga untuk sama-sama bangkit secara ekonomi,” ungkapnya.
Baca juga: ndonesia Kejar Target Peringkat Pertama Ekonomi Islam Dunia“Dengan dukungan segala pihak dari BUMN, dari pemerintah, kementerian, TNI/POLRI, dan kiai yang menjaga dan mendampingi umat,” imbuhnya.
Gus Syauqi menambahkan para pengarah diharapkan dapat menggerakkan serta memberikan arahan yang solutif dan jelas, tidak hanya garis pemikirannya saja dengan pendekatan yang lebih sesuai terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pengembangan ekonomi syariah,
“Ini bisa menjadi model dan gerakan bersama untuk kita kembangkan dengan segala inovasi dan melakukan pendekatan-pendekatan yang cocok, kalau di ekonomi ini, pendekatannya harus sosio ekonomi kultural sinergi inovatif,” tegasnya.
(zul)