Ponpes dan Santri Berperan Tingkatkan Inklusi Keuangan

Langit7, Jakarta - Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan. Apalagi, dengan jumlah pondok pesantren (ponpes) dan santri yang tersebar hingga pelosok Tanah Air diyakini dapat mendorong perumbuhan ekonomi.

Berdasarkan survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI, 2020), indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19 persen pada 2019 menjadi 81,4 persen pada 2020, untuk aspek penggunaan akun atau rekening.

Angka itu masih berpeluang meningkat seiring dengan keberadaan 34.632 ponpes, dengan 4.766.394 santri yang ada di Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Industri Halal

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pelajar/santri, guru dan pengurus ponpes, serta masyarakat sekitarnya, merupakan sasaran strategis untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90 persen di 2024.

“Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menjadi inisiatif strategis pemerintah untuk mengoptimalkan peranan ponpes di Indonesia. Terutama memberdayakan ekonomi dan keuangan masyarakat, termasuk inklusi keuangan,” jelasnya di Seminar Nasional Edukasi dan Literasi Keuangan, yang diselenggarakan secara hybrid pada 9-10 Desember 2021, di Pondok Pesantren As-Shofa, Tangerang, Banten, Sabtu (11/12).

Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan di lingkungan ponpes telah intensif dikoordinasikan oleh Sekretariat DNKI. Hal itu dilakukan melalui implementasi berbagai program dengan sinergi koordinatif bersama pihak terkait.

Baca juga: Presiden Jokowi Optimistis Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah

Kerja sama yang dilakukan secara masif itu diharapkan dapat mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

“UMKM binaan ponpes, serta UMKM sekitar ponpes dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal di Indonesia. Dengan pengintegrasian secara inklusif melalui sektor keuangan digital yang adaptif, seperti dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tambah Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Integrasi sektor riil dengan keuangan memerlukan edukasi dan literasi secara masif dari berbagai pihak. Tujuannya untuk mendukung keberlangsungan usaha dari UMKM halal, termasuk bagi yang berada di lingkungan ponpes.

“Sehingga, peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan keuangan inklusif ke depan menjadi cukup penting,” sambungnya.

Baca juga: PIDI 4.0, Upaya Pemerintah Akselerasi Transformasi Industri