Sekjen Kominfo: Disrupsi Teknologi Ciptakan Pemenang dan Pecundang

Langit7, Jakarta - Pandemi Covid-19 secara tidak langsung juga telah "memaksa" masyarakat untuk bertransformasi digital.

Teknologi digital memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi didorong dengan adanya inovasi teknologi 5G, kecerdasan buatan, dan Internet of Things.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi beberapa kebijakan dan program guna meningkatkan pertumbuhan dan adopsi inovasi teknologi tersebut. Hal itu dilakukan melalui pendekatan holistik, sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital.

“Tanpa pendekatan holistik dan upaya yang disengaja, inovasi digital yang hebat bisa lebih buruk daripada kesenjangan dan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dalam Sixth World Telecommunication ICT Policy Forum, Kamis (16/12) malam.

Baca juga: Menkominfo Dorong Pemda Ambil Bagian Cetak Talenta Digital

Di masa pandemi, lanjut dia, teknologi artificial intelligence (AI) dan Big Data berkontribusi besar dalam penanganan Covid-19. Di antaranya sebagai bahan masukan atas risiko infeksi untuk evolusi virus, serta melacak kasus penyakit.

“Teknologi yang muncul memang memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menghasilkan nilai ekonomi. Namun, disrupsi teknologi tidak pernah netral. Ini menciptakan pemenang dan pecundang,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar transformasi digital harus berjalan inklusif dan memberdayakan. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan Indonesia pada 2030.

Baca juga: Meski PPKM Dibatalkan, Pemerintah Akan Tetap Lakukan Pengetatan Selama Nataru

Pemerintah tengah menerapkan kebijakan untuk menumbuhkembangkan inovasi digital. Salah satunya dengan memfasilitasi penataan spektrum frekuensi radio dan berbagi infrastruktur telekomunikasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

Sementara untuk pembiayaan, pemerintah menerapkan pendekatan blended financing melalui Universal Service Obligation (USO).

“Kami percaya perkembangan teknologi yang muncul membutuhkan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Indonesia menerapkan pendekatan blended financing melalui USO, serta kemitraan publik-swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masif dan terakselerasi, termasuk di daerah terpencil,” tambahnya.

Baca juga: Menkominfo: Perkuat E-goverment Perlu Payung Regulasi