Anggota DPR: Polri Harus Netral, Tak Berpihak Politik Praktis

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta agar Polri tetap netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik golongan. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi pernyataan Gubernur Lemhamnas, Agus Widjojo yang mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dengan melibatkan pihak Polri.

Menurut Didik, jika Polri ditempatkan di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, maka bisa saja ada potensi politisasi Polri. Didik menilai sangat berbahaya jika menempatkan Polri di bawah kementerian yang dipimpin oleh menteri asal partai politik.

Baca juga: Ketua DPR: Vaksin Booster Perlu Digratiskan untuk Rakyat Kecil

"Sangat membahayakan apabila Polri di bawah kementerian dan menterinya berasal dari partai politik, maka potensial sekali terjadi politisasi di tubuh Polri untuk kepentingan politik praktis. Padahal kehadiran Polri di politik harus netral dan tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik praktis," kata Didik dalam keterangan persnya seperti dikutip Selasa (4/1).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan usulan penempatan Polri di bawah kementerian harus dikaji lebih mendalam lagi secara utuh dan komprehensif. Ia tidak ingin nantinya polisi dijadikan sebagai alat politik.

"Dalam sistem ketatanegaraan kita, konsensus besar bangsa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, secara eksplisit menegaskan kedudukan Polri berada di bawah presiden," jelasnya.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Kurangi Impor Bawang Putih

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan masalah keamanan selama ini masuk dalam pekerjaan Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena tugas dan beban Kemendagri sudah terlalu banyak, Agus menilai perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri dengan Polri berada di bawah naungannya.

Usulan pembentukan Dewan Keamanan Nasional diperlukan lantaran belum ada lembaga politik yang bisa merumuskan kebijakan nasional berkaitan dengan fungsi keamanan di dalam negeri. Kehadiran Dewan Keamanan Nasional bisa menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Baca juga: Cegah Penyebaran Omicron, DPR Minta Pemerintah Tutup Pintu Masuk TKA