Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) sore. Namun belum genap satu hari menjabat, desakan agar Purbaya dicopot dari jabatannya sudah menggema baik secara langsung maupun di jagad maya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi tantangan besar. Purbaya mengatakan, jabatan barunya ini bukanlah hal mudah.
Reaksi pasar keuangan melemah pascapergantian menteri keuangan dinilai sebagai hal yang wajar. Praktisi Perpajakan Bambang Aryogunawan mengatakan, pasar melihat sosok Purbaya adalah orang yang benar-benar baru sebagai pengganti Sri Mulyani.
Serah terima jabatan menteri keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa baru saja berlangsung, di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025). Purbaya melanjutkan masa jabatan Sri Mulyani pada 2024-2029.
Sebelum menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
Ada lima menteri Kabinet Merah Putih yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto, menggantikan menteri-menteri sebelumnya. Namun dari kelima menteri yang direshuffle, baru tiga yang dilantik.
Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Ada lima menteri baru yang dicopot dari jabatannya dan diganti dengan menteri baru. Sore ini Prabowo melantik tiga menteri sekaligus Menteri beserta Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Sri Mulyani samakan pajak dengan zakat dan wakaf sebagai instrumen keadilan ekonomi. Pajak disalurkan untuk bantuan sosial, UMKM, hingga layanan kesehatan demi pemerataan dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Pangsa aset keuangan syariah Indonesia tembus 51,42% dari PDB. Sri Mulyani dorong peran korporasi, wakaf uang, dan sukuk hijau untuk perkuat posisi RI di ekonomi syariah global.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pemerintah wajib menjamin Pendidikan dasar dan menengah gratis, termasuk sekolah wasta.
Menkeu berharap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga mendekati 5 persen di tengah kondisi global yang didukung dengan berbagai langkah percepatan program pemerintah.